SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud, telah dilakukan sejumlah kebijakan refocusing anggaran yang diarahkan ke tiga sektor prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurut Ananda, langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, seperti Instruksi Presiden RI, Instruksi Gubernur, hingga edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Refocusing ini bukan bagian dari APBD Perubahan, tapi memang perubahan dalam struktur anggaran yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Ananda, Senin (26/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, mendukung langkah percepatan realokasi anggaran, asalkan dilakukan secara transparan dan berbasis data kebutuhan lapangan.
Fraksi PDIP, lanjutnya, juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program unggulan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, seperti program pendidikan gratis “Gratispol” dan jaminan sosial “Jospol”.
“Program seperti Gratispol dan Jospol sangat strategis. Kami akan berikan ruang dan waktu bagi Pemprov untuk mengimplementasikan secara maksimal,” tegas Ananda.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar program-program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan melihat bagaimana pelaksanaan program-program seperti Gratispol dan Jospol. Kalau memang bagus dan efektif, tentu akan kami apresiasi. Tapi kalau belum maksimal, akan kami sampaikan masukan atau kritik yang konstruktif,” tambahnya.
Ananda juga mendorong agar Pemprov Kaltim memperkuat sinergi dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi arah pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan.
Ia menegaskan bahwa masa 100 hari pertama ini baru langkah awal. Keberhasilan program akan lebih terukur dalam jangka menengah dan panjang.
Oleh karena itu, DPRD akan tetap mengawal pelaksanaan visi dan misi kepala daerah agar sejalan dengan harapan masyarakat.(Adv)
