SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyoroti pentingnya sinergi antara visi-misi kepala daerah dengan program prioritas pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi tulang punggung dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Ekti, kedua sektor tersebut merupakan indikator utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang selama ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah daerah benar-benar menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas strategis dalam dokumen perencanaan.
“Visi-misi itu indikatornya pasti terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu yang kita minta ditargetkan secara konkret dalam RPJMD,” ujar Ekti kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama perangkat daerah, Sabtu 19 Mei 2025.
Ekti juga menilai bahwa selama ini, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan di Kaltim belum sepenuhnya menggambarkan komitmen kuat pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menaruh dua sektor itu sebagai jargon politik, melainkan diwujudkan dalam bentuk program nyata dan terukur.
Ia mencontohkan, banyak sekolah di daerah pelosok masih kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas dasar. Di sisi lain, layanan kesehatan di beberapa kabupaten dan kota belum merata, khususnya yang berada jauh dari ibu kota provinsi.
“Pembangunan itu harus menyentuh sampai ke pinggiran. Jangan hanya terkonsentrasi di kota besar,” tegasnya.
Lebih jauh, Ekti meminta agar target peningkatan IPM dalam lima tahun mendatang dapat dirinci secara terukur.
Ia menekankan perlunya peta jalan (roadmap) pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang disusun berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.
“Kalau kita mau IPM naik, ya ukurannya harus jelas. Target literasi, angka harapan hidup, partisipasi sekolah semua itu harus dihitung dan dijadikan dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Sebagai legislator, Ekti memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pembahasan RPJMD dan mendorong adanya evaluasi berkala atas capaian di dua sektor tersebut.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat dan akademisi untuk memberikan masukan guna memperkuat substansi perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, program yang dihasilkan juga akan lebih tepat sasaran. Kita ingin pembangunan yang berpihak dan berdampak,” pungkasnya. (Adv)
