SINTESANEWS.ID- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lalu lintas Sungai Mahakam menyusul dua insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam I dalam kurun waktu kurang dari empat bulan terakhir.

Ia mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dalam mengusut dugaan kelalaian di balik insiden terbaru yang terjadi pada 28 April 2025.

“Dua kali kejadian ini tentu memunculkan kecurigaan. Ada yang salah dalam pengelolaan lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahakam,” kata Ekti, Minggu (11/5/2025).

Menurutnya, keterlibatan Kejati Kaltim menjadi krusial untuk mengurai persoalan yang mengarah pada lemahnya pengawasan oleh instansi teknis seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo, yang berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Ekti menyebut DPRD telah melibatkan kejaksaan dalam rapat bersama sejumlah pihak, termasuk instansi perhubungan, untuk membahas kejadian serupa sebelumnya.

Ia menegaskan pentingnya investigasi hukum guna memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian yang merugikan publik ini.

“KSOP dan Pelindo harus ditelusuri sejauh mana tanggung jawabnya. Kalau memang ada kelalaian, itu ranah kejaksaan untuk menindaklanjuti secara hukum. Kami serahkan sepenuhnya,” ujarnya.

Ekti juga berharap penyelidikan ini menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan alur pelayaran serta penataan rambu-rambu di sekitar jembatan agar kejadian serupa tak terus terulang.

Sebelumnya, Kejati Kaltim menyatakan telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam I.

Proses pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak masih berlangsung untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. (Adv)