SINTESANEWS.ID – Target Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lumbung pangan nasional terancam tak tercapai jika pembangunan infrastruktur pertanian di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak segera dipercepat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyebutkan bahwa hingga pertengahan 2025, wilayah pertanian produktif di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih kekurangan infrastruktur dasar seperti bendungan dan irigasi teknis.
“Kalau pemerintah pusat serius menjadikan Kaltim penopang ketahanan pangan IKN, maka pembangunan infrastruktur pertanian tidak boleh ditunda lagi. Saat ini kondisinya masih jauh dari ideal,” tegas Baharuddin, Jumat (13/6/2025).
Ia menilai, keterlambatan pembangunan bendungan dan sistem irigasi bisa berdampak langsung pada produktivitas petani dan berujung pada kegagalan swasembada pangan di kawasan timur Indonesia.
Padahal, Pemerintah Kabupaten PPU saat ini sedang menjalankan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dengan target menggarap 5.896 hektare dari total 7.500 hektare lahan baku. Program tersebut dibagi dalam dua tahap selama enam bulan, mencakup perbaikan irigasi, penyediaan alat pertanian, serta pendampingan petani.
Namun, Baharuddin menegaskan bahwa optimalisasi lahan tidak akan maksimal jika tidak didukung sistem pengairan yang memadai.
“Bendungan itu kunci. Tanpa air, berapa pun lahan yang kita buka, hasilnya tetap tidak akan optimal,” ujarnya.
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti minimnya dukungan permodalan dan lemahnya adaptasi petani terhadap teknologi modern.
“Masalah kita bukan cuma soal fisik lahan, tapi juga kemampuan petani dalam mengakses pembiayaan dan teknologi. Ini perlu sinergi lintas sektor dari pusat sampai kabupaten,” tambahnya.
Baharuddin juga menyatakan dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan kemandirian pangan sebagai agenda prioritas nasional dalam Asta Cita. Namun ia menekankan, realisasi visi itu harus dibarengi dengan komitmen anggaran dan kebijakan nyata di lapangan.
“Kalau hanya mengandalkan proyek seremonial, kita tidak akan pernah mandiri pangan. Petani butuh aksi, bukan hanya rencana,” tegasnya.
Sebagai wilayah strategis penyangga IKN, PPU menurutnya harus menjadi proyek percontohan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kaltim. DPRD Kaltim pun berkomitmen mendorong alokasi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program pertanian di daerah.
“IKN tidak bisa bergantung pada logistik luar terus-menerus. Ketahanan pangan harus dibangun dari daerah sekitar, dan itu dimulai dari infrastruktur pertanian di Penajam,” pungkasnya.(Adv)
