SINTESANEWS.ID – Keterlambatan pembayaran insentif bagi guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera menyelesaikan pencairan yang tertunda, karena menyangkut hak dasar para tenaga pendidik.

“Ini bukan sekadar bantuan sosial. Ini hak guru. Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran pendidikan,” ujar Salehuddin di Samarinda, Selasa (3/6/2025).

Menurutnya, insentif yang belum cair berbulan-bulan mengganggu stabilitas ekonomi para guru dan menurunkan semangat mengajar, khususnya di sekolah swasta dan daerah terpencil.

“Kalau semangat guru menurun karena urusan perut, maka kualitas pendidikan juga ikut terdampak. Ini efek domino yang serius,” tegas legislator dari Partai Golkar itu.

Salehuddin menyayangkan bahwa persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Ia menilai masalah klasik seperti ini menunjukkan tidak adanya sistem pengawasan dan jadwal pembayaran yang jelas dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi.

Lebih jauh, ia juga menyoroti persoalan ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang masih belum terselesaikan. Menurut data peta kebutuhan guru, banyak daerah di Kaltim masih kekurangan guru, terutama untuk jenjang SMA/SMK.

“Tenaga guru kurang, distribusinya tidak merata, insentifnya pun lambat. Ini ancaman serius bagi kualitas pendidikan, apalagi di luar kota-kota besar,” tambahnya.

DPRD, kata Salehuddin, akan mendorong evaluasi total terhadap skema pemberian insentif guru honorer, termasuk memperjelas sistem pembayaran, durasi pencairan, serta alur pertanggungjawaban anggarannya.

“Kita tidak bisa terus mengabaikan kesejahteraan guru. Kalau pemerintah serius bicara kualitas SDM, maka penghargaan terhadap guru harus dimulai dari kebijakan yang adil dan tepat waktu,” tutupnya.(Adv)