SINTESANEWS.ID – Tarif air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mahakam di Kukar mengalami penyesuaian sejak awal Maret  2024.

Penyesuaian tarif ini mendapat reaksi beragam dari masyarakat, terutama pelanggan PDAM. Sejumlah masyarakat pun menyebutkan penyesuaian tarif harusnya tidak terjadi. Pasalnya, Kukar pada 2024 memiliki APBD yang tinggi dari sebelumnya.

Asisten Manajer Divisi Humas dan Protokol Perumda Tirta Mahakam, Wahono, mengklarifikasi bahwa kenaikan tarif ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yaitu Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur nomor 500/K. 162/2022 pada 14 Maret 2022 dan SK Bupati Kukar nomor 359/SK-BUP/HK/2023 tanggal 20 November 2023 tentang penetapan tarif PDAM Tirta Mahakam.

“Kenaikan tarif ini sudah melalui kajian yang mendalam dari akademisi Unikarta dan Unmul, serta audiensi dengan asisten II Pemkab Kukar. Semua responnya positif terkait penetapan tarif,” ujar Wahono, Kamis (7/3/2024).

Wahono menambahkan, kenaikan tarif ini juga dilakukan karena pertimbangan kesehatan keuangan PDAM, yang terakhir kali menaikkan tarif pada tahun 2014.

Kata dia, berdasarkan analisis akademisi, jika tidak ada kenaikan tarif, PDAM Tirta Mahakam berisiko bangkrut karena biaya produksi yang semakin tinggi.

“Kita dibantu oleh Pemkab melalui penyertaan modal, tapi itu sifatnya investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan produksi. Sementara itu, kita harus beli bahan kimia dan lain-lain dari tarif pelanggan. Kalau kita tidak naikkan tarif, kita tidak bisa melanjutkan operasional,” jelas Wahono.

Wahono menegaskan, meskipun tarif PDAM naik, namun masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Kaltim. Ia juga berjanji, setelah kenaikan tarif ini, PDAM akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Komitmen kita akan terus menjaga kualitas air ke masyarakat. Kalau ada kendala, mungkin itu karena faktor alam atau human error. Kami mohon maaf dan mohon pengertiannya,” pungkas Wahono. (ar)