SINTESANEWS.ID – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat peningkatan signifikan, mencapai angka 78,2 pada akhir 2023, dan menjadi yang tertinggi ketiga di Indonesia.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyambut positif capaian ini, namun menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
Meski Kota Samarinda meraih IPM tertinggi di Kaltim dengan angka 82,32, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih memiliki IPM terendah, yakni 69,59.
Hasanuddin menekankan, IPM yang tinggi seharusnya diikuti dengan pembangunan yang merata di seluruh daerah.
Selain IPM, Hasanuddin juga menyoroti paradoks antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Kata dia, pada 2022, Kaltim mencatatkan PDRB tertinggi di Kalimantan dan menjadi kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta. Namun, tingkat kemiskinan di Kaltim pada 2023 mencapai 6,11 persen, tertinggi di Kalimantan, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 1,55 persen pada 2022.
Menurut Hasanuddin, program-program pembangunan yang ada belum cukup efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Kaltim.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, sambil menyoroti keterbatasan otoritas DPRD dalam proses perencanaan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus diukur dengan indikator yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” tegasnya.
Hasanuddin berharap prioritas pembangunan manusia akan menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Adv)
