Home » Advertorial » DPRD Kaltim » Komisi III DPRD Kaltim Dukung Dishub dalam Pengadaan PJU dan Rambu Jalan

Komisi III DPRD Kaltim Dukung Dishub dalam Pengadaan PJU dan Rambu Jalan

Selasa,15 April 2025 06:08WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Dinas Perhubungan (Dishub) dalam pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu jalan di Kaltim.

Abdulloh menegaskan pentingnya program ini untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, terutama di daerah pedalaman.

Menurut Abdulloh, meskipun beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa memangkas anggarannya karena efisiensi, ia menekankan agar Dishub tidak memotong anggaran untuk bantuan yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kami menekankan agar anggaran untuk bantuan langsung masyarakat tidak dipangkas. Hanya anggaran untuk perjalanan dinas dan seremonial yang bisa dikurangi,” ungkap Abdulloh usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (15/4/25).

Abdulloh juga menyampaikan bahwa, meski Rencana Kerja (Renja) Dishub untuk tahun 2026 terlihat sangat terbatas, program pengadaan PJU dan rambu jalan tetap menjadi prioritas.

Namun, anggaran yang ada dinilai masih belum memadai untuk mendukung seluruh kebutuhan masyarakat.

“Anggarannya sangat kecil, sehingga cukup sulit untuk menampung hasil reses dan keluhan masyarakat dengan anggaran yang terbatas,” tambahnya.

Meskipun demikian, Abdulloh mengapresiasi kinerja Dishub Kaltim yang dinilai sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Ia menekankan bahwa permasalahan terletak pada kurangnya anggaran yang tersedia.

“Dishub sudah maksimal dalam bekerja, namun anggaran yang tidak maksimal menjadi hambatan. Kami di Komisi III akan mendukung penuh upaya ini, karena ini demi kepentingan masyarakat, terutama untuk peningkatan jalan provinsi di wilayah pedalaman Kaltim,” tegasnya.

Abdulloh juga menyampaikan bahwa kebutuhan untuk pengadaan PJU dan rambu jalan di Kaltim masih sangat tinggi, terutama di daerah tertinggal.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk listrik pedesaan, yang mencapai Rp3 triliun, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Kaltim.

“Kebutuhan masih banyak, terutama di daerah-daerah tertinggal yang memiliki akses terbatas,” pungkasnya. (Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK