SINTESANEWS.ID — Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman, menyuarakan kekhawatirannya atas perlambatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini tengah dipacu pemerintah pusat.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga ikut lambat. Maka, bantuan keuangan (bankeu) harus ditambah dan tepat sasaran,” ujar Abdurahman saat ditemui usai rapat koordinasi, Senin (26/5/2025).
Ia menegaskan, sinergi pembangunan antara daerah penyangga dan kawasan inti IKN tidak bisa dipisahkan.
Akses dan konektivitas wilayah harus ditingkatkan secara menyeluruh agar target percepatan pembangunan IKN tercapai.
Di Kabupaten Paser, misalnya, saat ini hanya terdapat dua ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru.
Kedua ruas ini dinilai sudah dalam kondisi hampir mantap, namun belum cukup menunjang konektivitas secara keseluruhan.
Sementara itu, delapan ruas jalan lainnya yang tersebar di wilayah Paser belum tersentuh peningkatan maksimal.
Hal ini dikarenakan jalan-jalan tersebut tidak masuk dalam skema kewenangan provinsi, sehingga pembiayaannya terhambat.
“Total kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas jalan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun, menurut data dari Dinas PU Paser,” ungkap Abdurahman.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperjuangkan tambahan bankeu dari pusat maupun melalui mekanisme APBD perubahan.
Terlebih, infrastruktur dasar seperti jalan sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan distribusi logistik ke dan dari kawasan IKN.
Selain itu, Abdurahman mengimbau agar pengalokasian anggaran infrastruktur dilakukan secara merata dan tidak terfokus pada kawasan inti IKN semata.
“Daerah penyangga memiliki peran vital. Tanpa dukungan dari wilayah sekitar, IKN akan kesulitan berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv)
