SINTESANEWS.ID- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan pengaman pantai di kawasan Tanjung Jumlai, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (7/5/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan fisik sepanjang 500 meter tersebut berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi ketepatan waktu, efisiensi anggaran, maupun kualitas konstruksi.

Proyek ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman abrasi yang semakin serius di wilayah pesisir Kalimantan Timur.

Anggota Pansus LKPj, Sugiyono, menegaskan bahwa proyek pengaman pantai ini sangat penting karena menyentuh langsung aspek keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat di pesisir.

“Kami ingin memastikan proyek ini berjalan dengan standar yang benar, karena abrasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut keberlangsungan pemukiman warga,” ujar Sugiyono.

Ia menambahkan bahwa kehadiran pengaman pantai juga harus menjamin perlindungan aset publik dan ekonomi warga pesisir.

Menurutnya, wilayah seperti Tanjung Jumlai yang berdekatan dengan kawasan strategis Ibu Kota Negara (IKN) memiliki nilai vital untuk dijaga.

Selama peninjauan, Sugiyono dan tim Pansus berdialog langsung dengan pelaksana proyek serta perwakilan dari Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR-PERA Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula kebutuhan masyarakat terhadap percepatan pembangunan serta harapan agar hasil pekerjaan benar-benar tahan terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim.

“Kalau proyek ini hanya selesai secara fisik, tapi tidak kuat menahan gelombang dalam jangka panjang, itu berarti gagal dari sisi manfaat. Maka kami juga mendorong penggunaan material yang sesuai standar dan pengawasan berkala,” lanjutnya.

Selain itu, Pansus juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan, agar hasil akhir bisa mencerminkan kebutuhan riil warga pesisir.

“Kita ingin transparansi dan partisipasi. Proyek ini harus diawasi bersama, supaya tidak hanya selesai, tapi juga benar-benar berfungsi,” tegas Sugiyono. (Adv)