SINTESANEWS.ID – Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan utama para petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, Kalimantan Timur. Tak hanya sulit ditemukan, harga pupuk bersubsidi juga dilaporkan mengalami kenaikan di tingkat pengecer.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan, menyuarakan kekhawatiran akan adanya dugaan praktik penyimpangan dalam distribusi pupuk.

Ia menyebut banyak petani, baik yang bergerak di sektor pertanian padi maupun perkebunan sawit, melaporkan kondisi ini dalam beberapa bulan terakhir.

“Para petani, baik itu petani sawit maupun padi, banyak yang mengeluhkan soal kelangkaan pupuk bersubsidi,” ujar Fadly Kami 29 Mei 2025.

Fadly menduga kelangkaan ini bukan semata akibat keterbatasan pasokan dari pusat, melainkan karena adanya permainan oknum dalam rantai distribusi.

Ia menuding sebagian pupuk bersubsidi dialihkan dari jalur resmi dan dijual ke pengepul untuk kemudian didistribusikan ke luar daerah.

“Saya menduga pupuk bersubsidi ini dijual ke pengepul lalu dibawa keluar daerah. Akibatnya, stok di dalam daerah jadi langka. Ini merugikan petani-petani kita yang seharusnya berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, situasi ini tak hanya memicu keresahan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Kaltim, terlebih menjelang musim tanam.

Menurutnya, ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi masih sangat tinggi, khususnya di daerah yang minim akses terhadap pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

Komisi IV DPRD Kaltim, kata Fadly, akan meminta Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kaltim.

Ia juga mendorong agar dilakukan pengawasan ketat di tingkat distributor dan pengecer.

“Pengawasan harus diperketat. Kami akan minta data distribusi resmi dan memeriksa apakah betul jalurnya sesuai dengan kuota dan sasaran. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga berencana mengundang pihak Pupuk Indonesia selaku produsen utama pupuk subsidi, bersama distributor lokal, dalam rapat dengar pendapat guna menggali lebih lanjut akar persoalan dan mencari solusi yang tepat.

Di sisi lain, para petani berharap pemerintah segera turun tangan untuk menormalkan kembali pasokan pupuk.

Salah satu petani di Kecamatan Babulu, PPU, menyebut harga pupuk subsidi seperti urea kini mencapai lebih dari Rp150.000 per sak di tingkat pengecer, padahal harga eceran tertinggi (HET) seharusnya jauh di bawah itu.

“Kalau begini terus, kami bisa rugi besar. Tanaman butuh pupuk, dan kalau harus beli nonsubsidi harganya tidak masuk akal,” keluhnya.

Masalah pupuk subsidi bukan hal baru di Kaltim, namun dengan adanya proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tekanan terhadap kebutuhan pupuk di wilayah sekitar pun diperkirakan akan semakin meningkat,” pungkasnya.(Adv)