SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara, Salehuddin, mengangkat persoalan tingginya angka putus sekolah di wilayahnya sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Mengutip data dari Pusat Data Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Salehuddin mengungkapkan bahwa ribuan anak di Kukar tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Ada sekitar 1.911 anak yang telah lulus SD tetapi tidak melanjutkan ke SMP,” kata Salehuddin kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).
Tidak hanya itu, data yang sama mencatat bahwa terdapat 2.400 lulusan SMP di Kukar yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.
Bahkan, lebih dari 3.200 anak di Kukar tercatat putus sekolah, dan sekitar 6.000 anak belum pernah mengenyam bangku pendidikan sama sekali.
Salehuddin menyebut dua kecamatan yang memiliki angka putus sekolah tertinggi, yaitu Kecamatan Tenggarong dengan 384 anak dan Samboja sebanyak 360 anak.
Ia menjelaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural seperti ekonomi keluarga, keterlibatan anak dalam pekerjaan rumah tangga, serta minimnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
“Anak-anak ini banyak yang membantu orang tua di kebun atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Ini fakta yang kita temukan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan pendidikan di Kukar bersifat multidimensi dan tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor pendidikan saja.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah daerah segera merumuskan strategi lintas sektor, mulai dari intervensi ekonomi bagi keluarga rentan, penyuluhan kepada orang tua, hingga penguatan layanan pendidikan di wilayah terpencil.
Salehuddin juga mengusulkan program beasiswa afirmatif dan bantuan transportasi sekolah untuk anak-anak di daerah sulit akses.
“Kami di DPRD mendorong adanya sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pihak swasta. Penanganan ini tidak bisa bersifat seremonial, harus ada langkah konkret,” tegas politisi Golkar tersebut.
Ia berharap persoalan ini menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
“Kalau kita bicara pembangunan SDM, maka masalah pendidikan harus menjadi titik awal. Kita tidak bisa membiarkan ribuan anak kehilangan haknya untuk belajar,” tutup Salehuddin.(Adv)
