SINTESANEWS.ID — DPRD Kalimantan Timur menyoroti kecilnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas alur sungai di wilayah Kaltim. Berdasarkan data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pendapatan dari sektor tersebut hanya mencapai sekitar Rp395 miliar per tahun. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan tingginya aktivitas logistik yang berlangsung di Sungai Mahakam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut Sungai Mahakam sebagai jalur penghubung utama pergerakan industri, mulai dari tongkang batu bara, minyak sawit, hingga distribusi kebutuhan industri lainnya. Namun, besarnya aktivitas tersebut belum tercermin dalam kontribusi pendapatan.
“Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,” ujarnya.
Menurut Ananda, optimalisasi alur sungai dapat menjadi salah satu cara memperkuat struktur keuangan daerah, terutama di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh terus bergantung pada dukungan pusat dalam pembiayaan pembangunan.
“Kalau pendapatan daerah meningkat, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa lebih terpenuhi, dan pembangunan infrastruktur bisa menjangkau kawasan yang lebih luas,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah strategis, termasuk memperkuat koordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan Perusda MBS. Menurutnya, potensi alur sungai tidak boleh hanya menjadi jalur lalu lintas industri, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Mahakam punya potensi besar. Jika tidak ada gebrakan baru, penerimaannya akan tetap segitu-segitu saja,” tukasnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
