SINTESANEWS.ID – Masalah banjir yang masih menjadi momok tahunan di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menegaskan perlunya dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi dalam menangani persoalan tersebut secara menyeluruh.
Menurut Subandi, program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota Samarinda sudah berada di jalur yang tepat.
Namun, ia menilai upaya tersebut belum cukup jika tidak diperkuat dengan anggaran dari tingkat provinsi.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya bergantung pada anggaran kota, apalagi mengingat posisi Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi dan penyangga Ibu Kota Nusantara,” kata Subandi, Kamis (8/5/2025).
Ia menyebut bahwa penanganan banjir tidak hanya soal normalisasi drainase atau pembangunan kolam retensi, tetapi membutuhkan pendekatan menyeluruh dari aspek perencanaan tata ruang, pengawasan lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Karena itu, keterlibatan Komisi III DPRD Kaltim menjadi sangat strategis.
“Komisi III memiliki kewenangan dalam hal pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, dan lingkungan hidup. Ini semua sangat relevan dengan penanganan banjir. Kami ingin berkontribusi maksimal untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Subandi juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD Kaltim dan pemerintah kota dalam menyusun dan mengawal program-program prioritas.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif bisa mempercepat penanganan masalah banjir yang kian kompleks akibat pertumbuhan kota.
Selain itu, ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim memasukkan penanganan banjir Samarinda sebagai salah satu program strategis daerah yang didanai melalui skema multi-year atau proyek jangka panjang.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir bisa lebih terukur dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa lagi menyelesaikan banjir dengan proyek setahun selesai. Harus ada roadmap jelas, dan ini harus dijamin pendanaannya dari APBD Provinsi,” ujarnya.
Subandi juga mengingatkan bahwa persoalan banjir bukan hanya menyangkut kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Ia berharap ke depan, penanganan banjir menjadi agenda utama dalam pembahasan anggaran di DPRD.
“Kalau kita serius mau menjadikan Samarinda sebagai kota penyangga IKN yang layak huni, maka penuntasan banjir harus jadi prioritas bersama,” pungkasnya. (Adv)
