Kukar, sintesanews.id – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) Andika Abbas menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024.
Ia menjelaskan, wacana penundaan Pemilu 2024 dari beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja dan beberapa ketua partai koalisi Presiden Jokowi merusak demokrasi Indonesia.
“Kalau ini terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan demokrasi di negara ini,” sebutnya, Rabu (6/4/2022).
Andika, sapaan akrabnya, melanjutkan, konstitusi Indonesia dibuat guna membatasi kekuasaan agar tidak terlampau kuat. Sebab kekuasaan yang terlampau kuat akan cenderung melahirkan kezaliman.
“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak),” demikian dia mengutip Lord Acton.
Proses seleksi dan penetapan anggota KPU RI dan Bawaslu RI sudah dilaksanakan. Sedangkan penyelenggara pemilu di daerah hanya menunggu jadwal pelaksanaan tahun depan.
“Pemilihan anggota KPU dan Bawaslu kan sudah, tinggal menunggu daerah aja lagi, ngapain lagi ditunda-tunda?” imbuhnya.
Mahasiswa Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) ini juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam sepekan terakhir ini.
“Naiknya harga BBM jenis Pertamax dan PPN itu sangat mencekik rakyat,” terangnya.
Dalam waktu dekat ia akan melaksanakan konsolidasi untuk mengajak seluruh mahasiswa di Kukar dan elemen masyarakat untuk bersatu turun ke jalan.
“Menolak penundaan pemilu (tiga periode) dan menuntut beberapa kebijakan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang tidak pro rakyat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Halimatu
