Home » Daerah » Kutai Kartanegara » Pengurus Yayasan Tiga Pilar Dilantik, Pemerintah Dituntut Penuhi Hak Kesultanan Kukar

Pengurus Yayasan Tiga Pilar Dilantik, Pemerintah Dituntut Penuhi Hak Kesultanan Kukar

Sabtu,2 April 2022 03:30WIB

Bagikan :
Kerabat Kesultanan setelah Pelantikan Pengurus Yayasan Tiga Pilar Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar). (Sintesa News Mursid Mubarak)

Kukar, sintesanews.id – Pengurus Yayasan Tiga Pilar Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) Sultan A. M. Sulaiman, Sultan A.M Alimuddin, dan Sultan A.M Parikesit resmi dilantik dan dikukuhkan di Gedung Serbaguna Kompleks Museum Mulawarman, Jumat (1/4/2022).

Acara itu mengukuhkan Aji Aryo Pangeran Puger beserta sebelas pengurus yayasan Tiga Pilar Kesultanan Kukar lainnya.

Pelantikan itu juga dihadiri oleh lebih dari 100 orang keluarga dan kerabat Kesultanan. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Tauhid Afriliannur.

Puger menuturkan, pembentukan yayasan tersebut bertujuan untuk mengorganisir anak cucu dari tiga sultan guna menyambung komunikasi di antara mereka.

“Karena sultan-sultan ini banyak menghibahkan kepada kerabatnya. Sekarang kerabat yang memegang waris sudah wafat. Tinggal anak cucunya. Inilah sebagai penerus waris,” katanya.

Ia menyebutkan, wacana pembentukan yayasan tersebut sudah muncul sejak tahun 2018. Ini merupakan respons atas permintaan almarhum Sultan Salehuddin untuk menyatukan tiga pilar tersebut.

“(Sultan Salehuddin) memanggil saya, ‘tolong ananda dirukunkan kembali tiga pilar ini: Sultan Sulaiman, Sultan Alimuddin, Sultan Parikesit’,” bebernya.

Dia mengungkapkan, pihaknya ingin agar pemerintah mengakui keberadaan para kerabat dan penerus Kesultanan tersebut, sehingga mereka tidak sebatas menjadi penonton di daerah yang semula merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan ini.

“Tidak ada niatan kami macam-macam. Yang penting kami ingin menuntut hak saja supaya pemerintah memperhatikan kami. Tidak menuntut semua lahan itu menjadi milik kami. Bagian-bagian yang kami rasakan tolong diperhatikan,” imbuhnya.

Ia menilai, hasil eksploitasi besar-besaran sumber daya alam Kukar tidak pernah dinikmati oleh para kerabat Kesultanan. Padahal, berbagai industri sumber daya alam itu bisa masuk dan beroperasi di Kukar atas persetujuan Kesultanan.

“Itu persetujuan Sultan Sulaiman waktu itu. Sejak 1850, Pertamina itu sudah berjalan, tetapi adakah kontribusinya dengan kami? Kontribusinya dengan pemerintah. Dengan kerabat tidak ada,” tuturnya.

Puger juga menyoal pemindahan Ibu Kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut. Namun, ia memberikan catatan agar pemerintah memperhatikan masyarakat adat selaku penerus Kesultanan.

“Harapan kami tolong kami ditengok. Tolong diperhatikan. Kami tidak menuntut banyak kok. Yang penting ada kami rasakan,” pintanya. (*)

Penulis: Mursid Mubarak

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

3474362364620514386-min

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK