SINTESANEWS.ID – Krisis air bersih yang melanda sebagian wilayah Kelurahan Loa Ipuh dan Melayu, Kecamatan Tenggarong, menuai sorotan dari DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa Perumda Tirta Mahakam (PDAM Kukar) tidak boleh beralasan dan harus segera menyelesaikan masalah ini.
“PDAM punya anggaran yang bisa dibelanjakan langsung. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda perbaikan,” tegas Yani, Selasa (11/2/2025).
Sebelumnya, Wakil Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) periode 2023/2024, Ihwan, mendorong DPRD Kukar untuk memanggil PDAM dan meminta klarifikasi terkait buruknya pelayanan air bersih.
Menurut Yani, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi tanpa kompromi. Ditambah lagi menjelang bulan suci Ramadan.
Dia bilang, jika PDAM tidak mampu memberikan layanan optimal, harus ada sanksi yang diberikan.
“PDAM tidak boleh memberikan alasan. Masyarakat sudah membayar, mereka berhak mendapatkan layanan air bersih yang layak,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mendorong masyarakat untuk melapor ke DPRD jika mengalami kendala dalam pelayanan air bersih.
“Kita akan pantau langsung di lapangan untuk memastikan PDAM benar-benar menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (Ar)
