SINTESANEWS.ID — Belasan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar aksi unjuk rasa di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tenggarong, Selasa (18/8/2026).
Mereka memprotes pemadaman listrik bergilir yang belakangan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Mahasiswa menilai pemadaman tersebut telah merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitasnya bergantung pada pasokan listrik.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dianur Sandi, mengatakan persoalan pemadaman listrik menjadi ironi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.
“Masih momentum hari kemerdekaan, harusnya hak tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat. Kami bisa menarik kesimpulan bahwa daerah Kukar hari ini belum benar-benar merasakan kemerdekaan tersebut,” kata Sandi.
Menurutnya, masyarakat Kukar belum merdeka dari berbagai persoalan, termasuk ketidakadilan dan pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan warga.
Mahasiswa Fisipol Unikarta ini juga menyoroti posisi Kukar sebagai salah satu daerah penghasil batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Sandi menilai, kondisi tersebut menjadi ironi ketika daerah penghasil sumber energi justru masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
“Agak terlihat aneh ketika daerah yang notabenenya daerah penopang tapi kerap kali merasakan pemadaman listrik bergilir. Ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi kendala?” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan kebutuhan listrik masyarakat Kukar terpenuhi sebelum komoditas batu bara dari daerah tersebut dikirim keluar.
“Sebagai daerah penghasil, tidak bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan. Bagi kami ini menimbulkan kekecewaan masyarakat Kukar,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden BEM Unikarta Zulkarnain mempertanyakan alasan PLN yang menyebut pemadaman terjadi akibat gangguan internal maupun eksternal.
Menurutnya, jika memang terdapat kerusakan sistem, PLN harus menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai titik kerusakan dan penyebabnya.
“Kalau memang terjadi kerusakan sistem, harusnya pemadaman itu dirasakan secara keseluruhan. Tapi fakta di lapangan dilakukan secara bergilir,” kata Zulkarnain.
Ia menilai pola pemadaman bergilir tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta PLN membuka informasi secara jelas mengenai kondisi kelistrikan di Kukar.
Sebelum menggelar aksi, BEM Unikarta juga telah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Dari layanan tersebut, mahasiswa menerima sejumlah keluhan warga, termasuk dari pelaku UMKM yang mengaku mengalami kerugian selama periode pemadaman.
Keluhan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar mahasiswa memutuskan turun ke jalan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa empat tuntutan. Pertama, meminta keterbukaan dan klarifikasi terkait pemadaman listrik di wilayah Kukar.
Kedua, mengevaluasi keterlambatan pemberian informasi mengenai pemadaman listrik bergilir. Ketiga, menuntut kompensasi atas kerugian masyarakat selama periode pemadaman. Keempat, meminta komitmen PLN agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa melakukan dialog dengan pihak PLN terkait tuntutan yang mereka bawa. Dalam dialog tersebut, pihak PLN menyampaikan komitmen untuk berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ke depan.
Namun, Zulkarnain menegaskan mahasiswa akan tetap mengawal komitmen tersebut.
Ia mendorong komitmen tersebut tidak berhenti sebagai jawaban untuk meredam aksi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui perbaikan pelayanan dan pasokan listrik di lapangan.
“Kami pastikan sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas sebagai kontrol sosial akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan atas komitmen yang disampaikan PLN,” tegasnya. (*)
