SINTESANEWS.ID – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar melaksanakan aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati dan DPRD Kukar Senin 13 Mei 2024.
Massa aksi dari mahasiswa Unikarta ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kukar, di antaranya;
Massa aksi meminta Pemda Kukar agar tidak boros APBD. Meminta gratiskan tagihan air bersih bagi masyarakat menengah ke bawah. Gratiskan biaya seragam, buku dan perlengkapan sekolah bagi pelajar yang kurang mampu.
Kemudian, menuntut agar pemerintah meramaikan pasar-pasar di Kecamatan dengan event-event pemerintah agar pedagang kecil dan UMKM dapat terus bertahan hidup. Serta mendorong pemerataan pembangunan jalan di Kukar.
Massa aksi ini saling bergantian berorasi dan membentangkan poster bertuliskan sejumlah tuntutan tersebut.
Julhansyah, koordinator aksi menyampaikan penolakannya terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas dalam kota luar kota dan luar negeri Pemkab kukar yang mencapai 437 miliar rupiah tahun 2024.
Dengan APBD kukar yang cukup fantastis di tahun 2024, massa aksi meminta agar Pemkab Kukar memberikan dana subsidi atau hibah kepada PDAM untuk menggratiskan tagihan air bersih bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Kami juga meminta agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencabut SK Bupati Nomor 359/SK-BUP/HK/2023 Tanggal 20 November 2023 tentang penetapan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam karena di anggap memberatkan bagi masyarakat,” ujar Julhansyah.
Masa aksi juga mendorong Pemda Kukar untuk menggratiskan biaya seragam, buku, dan perlengkapan sekolah dari anggaran dinas pendidikan yang besarnya mencapai 3 triliun pada tahun 2024 untuk 152.000 pelajar dari TK, SD, SMP negeri maupun swasta di Kukar.
Kemudian, massa aksi juga mendorong percepatan pembangunan Pasar Tangga Arung dan meramaikan pasar-pasar di 20 kecamatan dengan event pemerintah agar para pedagang dan UMKM dapat terus survive.
Kemudian massa aksi juga mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan jalan di 20 Kecamatan dan 237 Kelurahan dan desa di Kukar.
“Jangan malah sibuk melapisi dan melebarkan jalan-jalan kota yang sudah baik,” ujar Julhansyah.
“Kami harapkan agar pemerintah dapat memaksimalkan dana APBD ini untuk tepat sasaran sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Di Halaman Kantor Bupati, massa aksi ditemui oleh Plt.Kepala Dinas Koperasi Kukar, Taufiq ZN. Perwakilan BPKAD Kukar, Wendi . Sekretaris Disdikbud Kukar, Maria Ester.
Menanggapi massa aksi, Taufiq mengatakan bahwa dana APBD Kukar dari segi rupiahnya memang mengalami kenaikan pada tahun 2024 akan tetapi untuk persentase kebutuhannya menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Terkait dengan tuntutan mahasiswa untuk menggratiskan seragam sekolah itu sudah kita anggarkan di dana BOS. Untuk perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi para tenaga pendidik,” jelasnya.
Ia mengaku, sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa akan disampaikan kepada Bupati Kukar Edi Damansyah.
Setelah menandatangani kesepahaman dengan jajaran Pemkab, massa aksi pun meninggalkan kantor bupati dan melanjutkan aksinya di kantor DPRD Kukar.
Setelah bergantian berorasi, di DPRD Kukar, massa aksi pun melaksanakan dialog dengan Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan jajarannya.
Dalam dialog, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta kepada DPRD Kukar agar transparan dalam pengelolaan dana APBD.
“Seperti yang kita ketahui bahwa dana APBD Kukar tahun 2024 sebesar Rp 12,62 Triliun sedangkan pembangunan jalan, fasilitas sekolah dan pelayanan air bersih masih di keluhkan oleh masyarakat,” kata Julhansyah.
Ia mengaku, beberapa waktu lalu massa aksi melakukan demonstrasi di kantor Perumda Tirta Mahakam terkait kenaikan tarif PDAM. Karena hal itu, mereka pun meminta DPRD Kukar sebagai perwakilan rakyat untuk mengontrol kebijakan yang terjadi di pemerintah dan mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat.
“Kami meminta kepada DPRD Kukar selaku perwakilan rakyat yang mendapat mandat untuk mengontrol pemerintahan Kukar agar aktif dan peka dalam mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada massa aksi yang sudah menyampaikan beberapa aspirasinya kepada DPRD Kukar.
Abdul Rasid mengaku bahwa terkait keterbukaan dalam proses penganggaran DPRD Kukar merasa proses tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh Pemkab Kukar.
Kata Rasid, proses anggaran ini sudah dibahas mulai dari tingkat kecamatan sampai Kabupaten dan telah melibatkan beberapa tokoh masyarakat, akademisi di perguruan tinggi dan mahasiswa.
“Kemudian terkait kelengkapan sekolah berupa seragam juga sudah dianggarkan melalui dana BOS, karena pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfokus pada peningkatan SDM masyarakat melalui peningkatan dunia pendidikan,” ujarnya.
Rasid juga mengaku bakal memanggil Perumda Tirta Mahakam sebagai respons terhadap tuntutan massa aksi.
“Perlu diketahui, anggaran dana untuk PDAM sudah termasuk besar dan PDAM itu tidak harus untung dalam melayani masyarakat sehingga terkait dengan hal ini kami akan memanggil pihak PDAM Tirta Mahakam untuk menjelaskan apa yang menjadi keluhan adik-adik mahasiswa,” ungkap Rasid.
Kemudian terkait pemerataan pembangunan terutama jalan, DPRD Kukar berkomitmen untuk mengawalnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Setelah melaksanakan dialog, DPRD Kukar dan massa aksi melakukan penyerahan nota kesepahaman untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian oleh DPRD Kukar dan massa aksi. (ar)
