SINTESANEWS.ID – Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kalimantan Timur beberapa hari terakhir menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga Pertamax tak hanya dirasakan di Kota Balikpapan, tapi mulai merambah hingga ke Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar).
Di tengah keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM, suara perhatian datang dari gedung parlemen daerah. Anggota DPRD Kukar, Rahmad Dermawan, menyuarakan kegelisahan yang dirasakan warga. Ia menegaskan bahwa PT Pertamina harus memberi perhatian lebih pada distribusi energi, khususnya ke daerah penghasil minyak dan gas seperti Kukar.
“Pertamina sebagai BUMN seharusnya memberikan pelayanan ekstra, terutama dalam menjamin stok bahan bakar. Jangan sampai masyarakat di daerah penghasil justru paling terdampak,” ujar Rahmad, Rabu (21/5/2025).
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kukar yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam, Rahmad menilai Kukar layak mendapatkan prioritas pasokan.
Ia menyayangkan jika daerah yang selama ini menyumbangkan minyak mentah untuk kebutuhan nasional justru harus antre panjang hanya untuk mendapatkan BBM.
“Minyak mentah diambil dari tanah kita, tapi warga kita sendiri kesulitan mengakses bahan bakarnya. Padahal masyarakat membeli, bukan meminta. Tentu mereka berhak mendapatkan pelayanan yang layak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Rahmad juga menyoroti ketimpangan layanan energi di wilayah penghasil. Menurutnya, dengan adanya kilang minyak terbesar di Indonesia yang berada di Balikpapan dan potensi migas di Kukar, seharusnya distribusi energi bisa lebih merata dan adil.
“Kita sudah pernah menghadapi keluhan soal kualitas BBM, sekarang terjadi kelangkaan lagi. Masalah seperti ini tidak boleh terus berulang, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” imbuhnya.
Rahmad berharap Pertamina segera memperbaiki sistem distribusi dan menjamin ketersediaan pasokan BBM secara konsisten.
Ia mengingatkan bahwa Kukar bukan sekadar penghasil energi, tetapi juga rumah bagi ribuan konsumen yang menggantungkan aktivitas harian mereka pada ketersediaan BBM.
“Kita ini bukan hanya penghasil, tapi juga pengguna. Jadi wajar kalau masyarakat menuntut kejelasan dan keadilan,” ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan komitmen pemerintah pusat dan Pertamina dalam memperhatikan kepentingan daerah penghasil, demi pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat.
“Suara kami di Kukar adalah cerminan dari keresahan banyak daerah penghasil lainnya. Sudah saatnya keadilan energi benar-benar diwujudkan,” pungkas Rahmad. (Adv/Fi)
