SINTESANEWS.ID – Kondisi sekolah yang masih belum layak di berbagai wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya sekolah yang tidak mendapatkan perbaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dalam keterangannya pada Jumat (25/7/2025), Sopan menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung ke sejumlah kecamatan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara usulan pembangunan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan dengan realisasi proyek yang dilaksanakan.
“Banyak kejadian, usulannya apa, yang keluar beda. Ini bukan hanya terjadi di satu kecamatan, tapi hampir merata. Ini menjadi catatan penting dan bahan evaluasi agar program pendidikan kita benar-benar berbasis kebutuhan riil di sekolah,” ujarnya.
Sopan menilai, perencanaan pembangunan sektor pendidikan tidak boleh mengandalkan laporan administratif semata.
Menurutnya, perlu ada langkah konkret berupa pendataan langsung untuk memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar menyasar sekolah yang membutuhkan.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M Andi Faisal, yang menggagas inisiatif pendataan langsung atau yang akrab disebut “perso” di seluruh kecamatan. Program ini menjadi terobosan untuk mendapatkan gambaran nyata kondisi sekolah di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi kerja dari ketua kami. Beliau ingin mengadakan perso di seluruh kecamatan. Dari situ kita bisa memperoleh data faktual sebagai referensi untuk evaluasi kinerja dinas terkait,” katanya.
Pendataan tersebut, lanjut Sopan, akan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan yang ada di setiap kecamatan. Hasil pendataan dari UPTD akan dikompilasi dan diserahkan ke Komisi IV DPRD Kukar sebagai bahan advokasi dan tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan memastikan pembangunan sektor pendidikan lebih tepat sasaran.
Sopan menekankan bahwa pembangunan sekolah bukan soal proyek semata, melainkan tentang menciptakan ruang belajar yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembang siswa.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar sekolah. Jangan sampai ada sekolah rusak berat yang tak tersentuh karena datanya tidak sampai,” tutupnya.(Adv/fi)
