SINTESANEWS.ID- Dalam upaya memperkuat sinergi antar daerah dan lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bontang serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kota Bontang pada 8–9 Mei 2025.
Rombongan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md, didampingi anggota Komisi II, III, dan IV. Agenda utama kunjungan ini adalah koordinasi kelembagaan dan studi komparatif terkait pengawasan pembangunan infrastruktur serta strategi penataan kawasan permukiman.
“Kami ingin mempererat hubungan kelembagaan dan berbagi pengalaman sesama DPRD, terutama dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur. Ini penting untuk memperkuat sinergi dan efektivitas kebijakan pembangunan di Kukar,” ujar Junadi.
Menurutnya, pengawasan legislatif yang efektif perlu didukung oleh referensi nyata dari daerah lain, agar proses pembangunan di Kukar berjalan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hari berikutnya, kunjungan dilanjutkan ke Dinas Perkim Kota Bontang. Rombongan DPRD Kukar disambut langsung oleh Kepala Dinas, Usman, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Junadi mengungkapkan ketertarikan terhadap capaian Bontang dalam menata kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi wilayah yang lebih layak huni.
“Kami ingin mempelajari skema program penataan kawasan seperti yang dilakukan di Bontang. Pendekatan kolaboratif dalam program NSUP/KOTAKU antara pusat dan daerah sangat menarik untuk kami adopsi di Kukar,” jelas Junadi.
Strategi Bontang dalam merancang kota yang inklusif dan berkelanjutan dinilai selaras dengan kebutuhan Kukar, terutama di kawasan-kawasan yang sedang berkembang pesat.
Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, turut menyoroti beberapa kebijakan strategis Dinas Perkim Bontang yang patut dijadikan acuan.
“Kami melihat Bontang sudah menerapkan sistem pemetaan digital untuk kawasan kumuh, dan itu sangat progresif. Koordinasi lintas OPD-nya juga berjalan baik, sehingga program-program pembangunan lebih terintegrasi,” ungkap Farida.
Ia menambahkan bahwa Komisi III akan merekomendasikan pendekatan serupa kepada Dinas Perkim Kukar, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan sinergi pendanaan lintas sektor.
“Kunjungan ini bukan hanya bentuk silaturahmi, tapi juga upaya konkret memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah di Kaltim dalam mewujudkan permukiman yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv/fi)
