SINTESANEWS.ID – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menuai perhatian dari Komisi IV DPRD Kukar. Meski dinilai mengandung semangat sosial yang tinggi, sejumlah catatan kritis pun disampaikan agar program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat harus benar-benar matang sebelum dijalankan luas. Ia menyoroti pentingnya sosialisasi agar program ini tepat sasaran, yakni menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
“Program ini bagus. Tapi kalau tidak disosialisasikan dengan benar, risikonya besar. Jangan sampai anak-anak dari keluarga mampu malah yang masuk, hanya karena ada jalur titipan,” ujar Sopan saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, keberhasilan program tak hanya ditentukan dari kesiapan pemerintah, tapi juga kesadaran keluarga. Dorongan dari orang tua menjadi kunci agar anak-anak mau mengikuti jalur pendidikan alternatif ini.
“Fasilitas saja tidak cukup. Kalau tidak ada kesadaran dari keluarga, anak-anak juga bisa berhenti di tengah jalan. Orang tua harus berperan aktif, bukan menyerahkan semua ke pemerintah,” tegasnya.
Sopan juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, DPRD Kukar belum membahas alokasi anggaran khusus untuk Sekolah Rakyat.
Namun, ia memastikan Komisi IV tetap memberi perhatian serius terhadap program pendidikan yang menyentuh kalangan marginal.
“Memang belum ada pembahasan spesifik soal anggaran. Tapi dukungan untuk pendidikan tetap kita jaga, apalagi ini berkaitan dengan amanat alokasi 20 persen dari APBD,” ujarnya yang juga berasal dari Fraksi Gerindra.
Untuk memperjelas teknis pelaksanaan, Komisi IV berencana menggelar pertemuan lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Tujuannya agar proses seleksi penerima program lebih transparan dan akuntabel.
“Kita ingin tahu prosesnya. Siapa yang verifikasi, tahapan seleksinya seperti apa, dan bagaimana memastikan penerimanya memang layak. Ini harus jelas agar tidak jadi program asal jalan,” ucapnya.
Ia menekankan, jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menjadi proyek populer tanpa dampak nyata. Menurutnya, semua pihak harus menjaga integritas agar program ini benar-benar memberi ruang bagi anak-anak kurang beruntung untuk bangkit.
“Banyak program yang awalnya baik tapi hilang arah karena pelaksanaan yang tidak konsisten. Kami tidak ingin itu terjadi di Kukar,” kata Sopan.
Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi daerah, Sopan menilai Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan pendidikan.
Namun, hal itu hanya mungkin tercapai jika dijalankan dengan prinsip keadilan, ketelitian, dan keterbukaan.
“Jangan ada lagi anak-anak di Kukar yang tertinggal hanya karena tidak punya biaya sekolah. Harapan kami, Sekolah Rakyat bisa menjadi jawaban nyata atas ketimpangan akses pendidikan,” tutupnya. (Adv/fi)
