SINTESANEWS.ID – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan evaluasi internal menyeluruh.
Salah satu fokus utamanya adalah penyempurnaan tata tertib (tatib) sebagai landasan operasional anggota dewan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menuturkan bahwa revisi tatib bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan dan representasi politik anggota dewan.
“Tatib ini adalah pijakan kerja kami. Kalau pondasinya kuat, fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Yani saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, Rabu (2/7/2025).
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam evaluasi adalah keseimbangan komposisi keanggotaan di Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar).
Menurut Yani, pembagian tugas yang tidak proporsional berisiko menimbulkan ketimpangan beban kerja.
“Kalau pembagian anggota tidak seimbang, maka ada anggota yang terbebani lebih berat dibanding yang lain. Ini yang sedang kami tata ulang supaya adil dan efisien,” terangnya.
Tak hanya soal struktur keanggotaan, evaluasi juga menyentuh soal kedisiplinan. DPRD Kukar kini mendorong dokumentasi kehadiran yang lebih ketat, termasuk mencatat siapa saja yang aktif mengikuti rapat hingga selesai.
“Kehadiran itu bukan sekadar tanda tangan absen. Kami ingin anggota dewan benar-benar hadir secara utuh, terlibat aktif, dan ikut menyumbang pemikiran dalam setiap rapat,” jelasnya.
Ahmad Yani menekankan, pihak sekretariat telah diminta mencatat absensi secara detil. Jika ditemukan anggota yang enam kali berturut-turut absen tanpa keterangan jelas, maka akan ada sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik.
“Ini bukan untuk menyudutkan siapa pun. Tapi kita harus menjunjung aturan yang telah disepakati bersama. Tanpa disiplin, kepercayaan publik akan menurun,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung pentingnya komunikasi jika ada anggota yang berhalangan hadir karena sakit atau keperluan mendesak. Menurutnya, solidaritas antaranggota juga harus dibangun, bukan hanya semangat formalitas kerja.
“Kalau ada anggota yang sakit, kami ingin tahu. Kita bisa jenguk, beri perhatian. Jangan sampai diam saja, tahu-tahu menghilang dari rapat,” katanya.
Bagi Yani, evaluasi ini adalah momentum untuk memperbaiki kekurangan dan menyegarkan semangat kerja DPRD Kukar sebagai representasi masyarakat.
Ia menegaskan, jika memang ada aturan yang perlu disesuaikan, hal itu bisa dibahas bersama. Namun, komitmen terhadap aturan tetap harus ditegakkan.
“Kalau ada yang kurang pas, mari kita koreksi. Tapi kalau sudah disepakati, maka semuanya wajib tunduk dan menjalankan dengan sungguh-sungguh,” tutupnya. (Adv/fi)
