SINTESANEWS.ID – Kepedulian terhadap warga terdampak banjir di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, menjadi perhatian serius DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kukar pada Senin (2/6/2025), Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md., tampil memimpin forum yang membahas persoalan banjir di Dusun Surya Bakti RT 21.
Junadi menegaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung ke lapangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, RDP bukan sekadar ajang klarifikasi, melainkan bagian dari upaya membangun komunikasi konstruktif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di sekitar wilayah terdampak.
“RDP hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan dan inspeksi mendadak Komisi III bersama beberapa OPD pada bulan lalu. Saya selaku pimpinan menekankan pentingnya mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan,” tegas Junadi.
Ia menyebut bahwa permasalahan banjir di Batuah bukan hal baru, melainkan persoalan yang telah berlarut lebih dari dua tahun.
Dalam situasi seperti ini, menurutnya, semua pihak harus duduk bersama dan menanggalkan ego sektoral.
Junadi juga menyoroti pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasi di sekitar pemukiman terdampak.
Ia berharap ke depan tidak hanya ada kesadaran lingkungan, tetapi juga empati dan langkah konkret dalam bentuk bantuan maupun relokasi.
“Kita harus hadir dengan solusi, bukan memperpanjang masalah. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
RDP tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan perusahaan, OPD teknis seperti DLHK Kukar, BPBD, Dinas Pertanahan, serta Forkopimcam.
Forum ini menjadi langkah awal untuk merumuskan tindak lanjut penyelesaian banjir yang masih menghantui warga Desa Batuah.
DPRD Kukar, menurut Junadi, berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia mengingatkan bahwa sebagai lembaga legislatif, DPRD tak hanya membuat regulasi dan mengawasi anggaran, tetapi juga wajib hadir dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jangan biarkan warga terus menjadi korban. DPRD hadir untuk memastikan suara mereka tidak diabaikan,” tegas Junadi. (Adv/fi)
