SINTESANEWS.ID – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Kukar, Senin (19/5/2025), menjadi ruang terbuka bagi suara aspiratif anggota dewan, termasuk Erwin, legislator muda dari Dapil 6 yang meliputi wilayah-wilayah hulu Kukar seperti Tabang, Kembang Janggut, hingga Kenohan.

Dalam forum itu, ia tampil dengan sikap menyejukkan dan penuh kehati-hatian, mengajak seluruh pihak berhati-hati terhadap potensi klaim sepihak atas nama masyarakat adat.

“Kita harus mengayomi semua puak di Kutai Kartanegara. Karena masyarakat adat itu bukan hanya satu kelompok, tapi banyak. Jangan sampai pengakuan terhadap satu pihak menyakiti pihak lainnya,” ujar Erwin.

Ia menyampaikan keprihatinan atas kecenderungan penggunaan isu masyarakat adat untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, langkah hati-hati dan keterbukaan sangat penting agar kebijakan tidak melukai keadilan sosial.

“Saya dari Tabang, dan saya tahu persis bagaimana beragamnya masyarakat adat di sana. Maka saya sangat ingin kita menyusun kebijakan ini dengan niat tulus untuk melindungi semua, bukan sekadar satu sisi,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD yang baru menjabat, Erwin mengaku belum mengikuti proses revisi Perda ini sejak awal. Namun ia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tinggal diam. Justru, ia menunjukkan antusiasme tinggi dalam menindaklanjuti proses yang sudah berjalan hampir satu dekade.

“Kami siap follow-up. Ini penting. Karena kami juga masyarakat adat. Nenek moyang kami ada di tanah ini,” ujarnya.

Erwin pun mengajak agar ruang-ruang diskusi ke depan dibangun dengan semangat kolaborasi. Ia menyoroti bahwa pendekatan yang saling menyalahkan justru dapat menghambat perjuangan yang lebih besar.

“Saya percaya, kalau semua pihak duduk dengan tenang dan niat baik, tidak akan ada hal yang tak bisa diselesaikan. Justru, keberagaman masyarakat adat di Kukar adalah kekuatan kita,” pungkasnya. (Adv/fi)