SINTESANEWS.ID – DPRD Kota Samarinda menyoroti belum difungsikannya proyek Terowongan Samarinda meski pembangunan fisik infrastruktur tersebut disebut telah rampung.

Penundaan operasional dinilai perlu segera mendapat kepastian agar manfaat proyek dapat dirasakan masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan saat ini proses operasional terowongan masih menunggu kelengkapan administrasi dan izin kelayakan dari pemerintah pusat.

“Secara teknis pembangunan sudah selesai. Saat ini yang masih berproses adalah administrasi dan kelayakan operasional,” ujarnya.

Menurut Abdul Rohim, keterlambatan pemanfaatan fasilitas publik berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek yang telah menelan anggaran besar tersebut.

Terlebih, keberadaan terowongan sangat dinantikan untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik di Samarinda.

Dia menjelaskan, sebelumnya sempat terdapat sejumlah catatan terkait kondisi akses keluar terowongan yang dinilai berpotensi menimbulkan penyempitan arus kendaraan.

Namun, pemerintah kota disebut telah melakukan penyesuaian dan pelebaran jalur guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna jalan.

Selain persoalan administrasi, Abdul Rohim juga menaruh perhatian terhadap rencana tambahan anggaran penanganan longsor di area inlet dan outlet terowongan. Sejumlah anggota dewan meminta penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

Abdul Rohim memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian administrasi hingga izin operasional resmi diterbitkan.

Pemerintah kota juga didorong memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar proses birokrasi tidak berlangsung terlalu lama.

Menurut dia, dengan kondisi fisik yang telah selesai, terowongan tersebut diharapkan dapat segera dibuka untuk masyarakat sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan konektivitas di Kota Tepian. (Adv)