SINTESANEWS.ID – Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih terarah. DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah menyusun pemetaan sekolah berdasarkan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai langkah tersebut penting agar program pencegahan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi yang bersifat umum. Menurutnya, setiap sekolah memiliki kondisi lingkungan dan tingkat risiko yang berbeda sehingga membutuhkan pola penanganan yang disesuaikan.
Ia mengatakan, munculnya temuan pelajar yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, kata dia, perlu menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui wilayah dan lingkungan pendidikan yang membutuhkan intervensi lebih kuat.
“Harus ada pemetaan, sekolah-sekolah mana yang dianggap rawan. Jangan sampai semua sekolah diberikan pola penanganan yang sama, sementara tingkat kerawanannya berbeda,” ujar Ismail, Kamis (27/8/2026).
Menurut Ismail, sekolah yang masuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi perlu memperoleh program pencegahan secara lebih intensif. Bentuknya tidak hanya berupa penyuluhan, tetapi juga edukasi berkelanjutan serta pendampingan terhadap siswa dan lingkungan sekolah.
Untuk menjalankan langkah tersebut, ia menilai diperlukan koordinasi lintas sektor. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda dapat menjadi penggerak utama dengan memperkuat kolaborasi bersama Badan Narkotika Nasional, kepolisian, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, hingga keluarga.
“Sekolah yang memang masuk kategori rawan harus mendapatkan perhatian lebih. Program pencegahannya bisa dibuat lebih rutin dan melibatkan instansi terkait,” jelasnya.
Politikus tersebut menambahkan, pemetaan juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan. Data mengenai lokasi sekolah, kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan intervensi secara lebih tepat.
Ia berharap langkah pencegahan dilakukan sebelum persoalan berkembang menjadi kasus. Menurutnya, pemerintah tidak semestinya menunggu adanya kejadian terlebih dahulu baru kemudian melakukan tindakan.
“Jangan menunggu ada kasus baru kemudian bergerak. Kita harus punya data dan tahu titik mana yang perlu mendapat perhatian lebih,” pungkasnya. (ADV/RZL)
