Kukar, sintesanews.id – Sahabat Kepala Suku Nusantara menyerukan penegakan Pancasila dan kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam aksi yang dilakukan di tiga titik, yaitu di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Gedung DPRD Kukar, dan Pasar Tangga Arung, Selasa (17/5/2022).
Elisason selaku Ketua Adat Nusantara dan penanggung jawab umum aksi tersebut mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk gerakan-gerakan selanjutnya yang akan digelar secara nasional.
Dia membeberkan, sudah 75 tahun merdeka sejak negara ini berdiri, namun tujuan bernegara yang tercantum dalam sila ke-5 tidak kunjung tercapai dengan baik, bahkan semakin jauh dari kata sejahtera bagi rakyat.
Sudah 7 presiden memimpin negara ini, ribuan wakil rakyat penerima mandat sebagai penyambung suara rakyat, justru sebagian mereka kompromi untuk korupsi.
“Apakah sengaja atau hanya tersandera oleh kepentingan sesaat? Sepertinya ada yang salah di negeri ini,” imbuhnya.
Ia melanjutkan, sekian abad persatuan tercipta hingga merdeka, tapi kini perpecahan rakyat kembali terjadi oleh kekuatan-kekuatan asing yang ingin menjajah Negeri Pertiwi.
Pria asli Dayak itu menyebutkan bahwa semua pihak disibukkan dengan pertikaian dan urusan pribadi, sementara pemodal asing menikmati hasil jarahan di Indonesia.
“Berapa juta lahan dikuasai secara pribadi? Di mana kedaulatan negeriku ini?” tukasnya.
Dia menyinggung bahwa pemimpin bangsa ini dikendalikan oleh para pengusaha, sebab mesti membalas jasa karena telah membiayai mereka pada saat pemilu.
“Bahkan tanpa sadar para pengusaha dan penguasa berkompromi menjual kedaulatan negara hanya karena ingin kaya dan berharap saat pemilu dapat menang kembali,” bebernya.
Elisason juga mempersoalkan pemilu yang sebutnya menjadi tragedi kematian 700 orang tanpa pertanggungjawaban. Pemilu lewat voting merusak moral kemanusiaan.
Pria berstatus advokat itu melanjutkan bahwa perbedaan agama harusnya menjadi rahmat, namun perbedaan kini menjadi alat untuk saling menyerang satu sama lain.
“Padahal sebelumnya para leluhur bangsa telah sepakat untuk bersama dalam kebhinekaan,” sebut Eli.
Dia menegaskan bahwa pihaknya bukan menyoroti ihwal kebijakan yang salah. Mereka juga tidak ingin menurunkan dan mengganti sejumlah elit politik.
Akan tetapi, lanjut Eli, semangat perjuangan gerakan itu adalah semangat perubahan rakyat, yakni menegakkan Pancasila dan kembali ke UUD 1945 18 Agustus 1945.
“Maka perbaikan dan perubahan akan segera tercipta dengan baik, karena negara ini milik rakyat, maka rakyat harus bersatu mengingatkan pemerintah untuk tegak lurus kepada Pancasila,” tegasnya.
Diketahui, saat massa ini melakukan aksi di Kantor Bupati Kukar, mereka disambut baik oleh Ahmad Taufik Hidayat, yang mewakili Bupati Kukar. Sementara itu, aksi yang digelar di DPRD Kukar ditemui oleh Alif Turiadi dan Eko Wulandanu selaku Anggota DPRD Kukar. (*)
Penulis: Mursid Mubarak
