SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merealisasikan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk Kalimantan Timur menjadi 510.000 kiloliter (KL). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Helmi menilai, alokasi BBM yang diterima daerah masih belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kondisi itu berdampak pada pelayanan pengisian bahan bakar dan membuat warga harus menghadapi antrean berulang.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi saat ditemui di sela diskusi Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Helmi, persoalan kuota BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi energi, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian terhadap usulan penambahan kuota yang diajukan pemerintah daerah.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Forum Energi 2026 sebagai ruang diskusi yang mempertemukan pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. Forum tersebut diharapkan mampu mendorong pertukaran gagasan serta menghasilkan masukan konstruktif bagi pembangunan Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Helmi menegaskan bahwa Samarinda perlu memperkuat sumber pendapatan daerah melalui sektor usaha produktif. Sejalan dengan arah pembangunan menuju *zero tambang*, pengembangan usaha mikro dan makro menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyoroti kontribusi besar Kaltim terhadap sektor energi nasional. Meski menjadi salah satu daerah penghasil migas dan batu bara, ia menilai pembagian hasil yang diterima daerah masih perlu diperjuangkan agar lebih seimbang dengan kontribusi yang diberikan.
Pemerintah Provinsi Kaltim, kata Seno, terus mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar porsi pembagian hasil kepada daerah dapat ditingkatkan. Upaya tersebut diharapkan turut memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong pertumbuhan PAD.
“Menteri ESDM telah menyampaikan dukungan agar pendukung dari sektor pertambangan dan perminyakan harus berasal dari pengusaha lokal, yang menjadi salah satu hasil untuk memperbesar PAD,” ujar Seno.
Terkait antrean BBM, Pemprov Kaltim sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Hasil koordinasi tersebut, menurut Seno, mencakup komitmen penyaluran BBM bersubsidi pada 2026 agar disesuaikan dengan kuota yang disetujui.
“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” jelasnya.
Seno berharap persoalan kekurangan kuota tidak kembali terjadi pada masa mendatang. Kepastian alokasi dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan kebutuhan energi secara lebih terukur dan masyarakat memperoleh akses BBM sesuai ketentuan.
Berdasarkan catatan Niaga.Asia, kuota Pertalite yang disetujui untuk Kalimantan Timur pada 2026 sebesar 508.400 KL, dari usulan kebutuhan 1.034.972,72 KL. Jika tambahan hingga 510.000 KL direalisasikan, alokasi tersebut bertambah sekitar 2.000 KL dibandingkan kuota awal.
DPRD Samarinda bersama Pemprov Kaltim berharap komitmen penambahan kuota tersebut segera diwujudkan. Selain memperjuangkan kecukupan pasokan, koordinasi lintas lembaga dibutuhkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan mendukung kebutuhan masyarakat. (ADV/RZL)
