SINTESANEWS.ID – Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) melakukan evaluasi terhadap pola penganggaran agar belanja daerah lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta sektor industri.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai komposisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Diskumi masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, porsi anggaran yang dialokasikan langsung untuk penguatan koperasi, UMKM, dan perindustrian masih relatif kecil dibandingkan total anggaran yang dikelola perangkat daerah tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan komisi, realisasi anggaran Diskumi hingga pertengahan tahun telah mencapai sekitar 48 persen dari total pagu sekitar Rp14 miliar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut masih digunakan untuk kebutuhan operasional dan aktivitas internal, sehingga ruang bagi program pemberdayaan masyarakat dinilai belum maksimal.
Iswandi menegaskan, keberadaan Diskumi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Karena itu, penyusunan anggaran ke depan diharapkan lebih menitikberatkan pada program yang mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurutnya, kegiatan pemberdayaan, termasuk pelatihan maupun pendampingan usaha, sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan aspirasi masyarakat. Program yang dirancang pemerintah daerah, kata dia, harus berangkat dari kebutuhan di lapangan agar penggunaan APBD benar-benar memberikan nilai tambah bagi perkembangan koperasi, UMKM, dan sektor industri di Kota Samarinda.
Komisi II DPRD Kota Samarinda berharap hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program dan anggaran pada tahun-tahun mendatang. Melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran, anggaran daerah diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Tepian. (ADV/RZL)
