SINTESANEWS.ID – Program Bantuan Khusus Kepada Desa (BKKD) yang dirancang untuk memperkuat layanan kesehatan di desa-desa di Kukar menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga medis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa meskipun ada kebijakan yang mengharuskan penempatan satu bidan dan satu perawat di setiap desa, masih banyak desa yang belum terpenuhi kebutuhannya.

Arianto menekankan bahwa pemenuhan tenaga medis merupakan salah satu indikator penting dalam indeks ketahanan sosial desa. Namun, kendala dalam rekrutmen tenaga medis baru menjadi penghalang utama dalam realisasi kebijakan tersebut.

“Kami telah mengalokasikan anggaran untuk insentif, tetapi hingga saat ini, belum ada tenaga medis yang bersedia untuk ditempatkan di desa-desa yang membutuhkan,” ungkap Arianto, Jumat (15/3/2024).

Kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk menetapkan desa mana saja yang belum memiliki bidan dan perawat melalui Puskesmas.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kekosongan tenaga medis di beberapa desa, baik karena tidak tersedianya SDM di daerah setempat maupun karena tenaga medis dari luar daerah belum berani untuk ditempatkan di desa-desa tersebut.

Arianto menyebutkan, pembayaran honorarium insentif kepada tenaga medis yang bersedia akan dilakukan melalui perangkat desa.

“Di beberapa desa masih ada kekosongan tenaga medis, baik karena tidak tersedianya SDM di daerah setempat maupun tenaga medis dari luar yang belum berani untuk ke situ,” pungkas Arianto.

Program BKKD diharapkan dapat terus berjalan dan mencapai tujuannya untuk memperkuat ketahanan sosial desa dengan pemenuhan tenaga medis yang cukup.

Pemkab Kukar terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan setiap desa memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. (Adv/ir/ar)