SINTESANEWS.ID – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panracelle, menargetkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun saat ini tengah menghadapi efisiensi anggaran.
Sabaruddin mengungkapkan bahwa dampak dari efisiensi anggaran pasti mempengaruhi fondasi yang selama ini menopang pendapatan daerah.
Untuk itu, Komisi II mendorong OPD agar lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dari berbagai sektor.
“Ada beberapa sektor pendapatan yang harus kita gali lebih dalam. OPD harus berperan aktif dalam menghasilkan pendapatan, dan sektor yang paling penting adalah pajak dan retribusi,” ungkapnya setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, (14/4/25).
Dalam waktu dekat, Sabaruddin menambahkan, pihaknya berencana menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan konsultasi dengan 10 kabupaten/kota di Kaltim guna menggali potensi pajak dan retribusi yang dapat ditingkatkan.
“Pajak permukaan yang sering dikelola oleh perusahaan, serta pajak kendaraan perusahaan, harus kita perhatikan. Kami juga akan memantau kendaraan perusahaan yang tidak terdaftar di Kaltim,” imbuhnya.
Sabaruddin menjelaskan bahwa ada dua perencanaan yang akan diterapkan untuk meningkatkan PAD dalam situasi efisiensi anggaran, yakni jangka panjang dan jangka pendek.
“Untuk jangka panjang, kami akan memformatkan Perda, namun harus ada naskah akademiknya terlebih dahulu. Sedangkan untuk jangka pendek, kami akan mengimbau perusahaan yang menggunakan kendaraan dengan plat luar Kaltim agar melapor ke Samsat dan mengganti plat kendaraan menjadi plat Kaltim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin menambahkan bahwa kendaraan dengan plat luar Kaltim harus segera dibalik nama untuk meningkatkan PAD dari pajak kendaraan.
Perda yang akan diterbitkan nantinya diharapkan mengatur agar tidak ada kendaraan dengan plat luar Kaltim yang beroperasi di wilayah Kaltim tanpa izin tertentu.
“Kami juga akan menerapkan aturan di mana kendaraan dengan plat luar Kaltim yang melintas harus memiliki izin khusus, dan izin tersebut harus memberikan kontribusi terhadap PAD. Kami mendorong OPD untuk terus meningkatkan sektor PAD,” pungkasnya. (Adv)
