SINTESANEWS.ID – Program pendidikan gratis yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai tanggapan positif dari masyarakat.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar semangat pemerataan akses pendidikan ini tidak mengabaikan kualitas sarana prasarana (sarpras) dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Program yang diumumkan pada Senin (21/4/2025) oleh kepala daerah baru tersebut langsung mendapat sorotan publik. Warga menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah maju dalam menciptakan generasi berkualitas.
Meski demikian, banyak pihak berharap agar kualitas pendidikan tak hanya berhenti pada pembebasan biaya, tapi juga menyentuh aspek pendukung lainnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan bahwa pendidikan gratis adalah langkah progresif, namun perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas di berbagai sektor.
Menurutnya, program ini akan menjadi sia-sia apabila tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kesejahteraan guru.
“Saya ingin pendidikan itu bisa berjalan satu per satu. Pendidikan boleh gratis, tapi kalau tidak difasilitasi dengan sarana pra-sarana yang layak dan mumpuni, ya jadi sia-sia,” ujarnya saat ditemui, Kamis (24/4/2025).
Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses digital sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Tidak sedikit sekolah di daerah terpencil yang masih mengalami kekurangan tersebut.
Selain sarana, Damayanti juga menyoroti kondisi para tenaga pendidik, terutama guru honorer.
Ia menilai, dalam semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif, kesejahteraan para guru harus ditingkatkan agar mereka dapat bekerja dengan motivasi dan dedikasi yang tinggi.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada penghapusan biaya, tapi juga harus mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru, peningkatan gaji, dan fasilitas kerja,” tambahnya.
Damayanti mendorong agar Dinas Pendidikan Kaltim segera menyusun peta kebutuhan pendidikan secara menyeluruh.
Hal ini penting agar program pendidikan gratis benar-benar menyentuh akar permasalahan dan berdampak jangka panjang.
Ia pun berharap agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol pencitraan, tetapi benar-benar diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.
“Kita ingin hasilnya bukan hanya statistik, tapi benar-benar bisa dilihat dari kemajuan SDM di Kaltim beberapa tahun ke depan,” tutupnya. (Adv)