SINTESANEWS.ID – Sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali disorot, kali ini oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, yang mengingatkan pentingnya transparansi dan kejelasan teknis pelaksanaan agar program tersebut tidak berubah menjadi komoditas politik.
Nurhadi menilai, meskipun euforia publik terhadap program-program yang digagas Gubernur cukup tinggi, pemerintah tetap wajib menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan, alur pembiayaan, dan sasaran penerima manfaat. Tanpa itu, antusiasme masyarakat dikhawatirkan justru berubah menjadi kekecewaan.
“Euforia publik itu wajar, tapi pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang rinci dan dasar hukum yang kuat. Kalau tidak, justru bisa memunculkan kebingungan di lapangan,” tegas Nurhadi saat diwawancarai, Rabu (11/6/2025).
Ia juga menyentil bahwa beberapa program yang kini menjadi andalan pemerintah daerah sebenarnya telah dikampanyekan secara masif saat pilkada lalu. Hal ini membuatnya khawatir pelaksanaan program bisa dibumbui kepentingan politik, terutama jika aktor-aktor yang dulu menjadi tim kampanye kini berada dalam posisi pengaruh terhadap kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek janji politik. Program publik harus objektif, tidak dibungkus kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Menurut Nurhadi, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar untuk memperkuat citra politik. Ia mengingatkan bahwa ketika janji tidak ditepati, masyarakat akan cenderung menyalahkan wakil rakyat terlebih dahulu.
“Ketika masyarakat menagih janji, yang pertama kali ditanya adalah kami di DPRD. Maka program harus realistis, jelas, dan siap secara teknis,” tegasnya.
Ia juga mendesak agar perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program mampu bekerja profesional, terbuka terhadap kritik, dan siap diawasi.
Transparansi dan akuntabilitas disebutnya sebagai dua pilar penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Nurhadi menekankan bahwa DPRD bukan penghambat program pemerintah, tetapi mitra kritis yang bertugas memastikan bahwa semua kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami mendukung program yang bermanfaat. Tapi kami juga wajib mengawal agar itu tidak salah arah,” tutupnya.(Adv)
