Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Dukung Pendidikan Disiplin Bergaya Militer untuk Atasi Pelajar Bermasalah

DPRD Kaltim Dukung Pendidikan Disiplin Bergaya Militer untuk Atasi Pelajar Bermasalah

Selasa,17 Juni 2025 03:24WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur mendukung wacana pendidikan disiplin bergaya militer sebagai alternatif pembinaan bagi siswa bermasalah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai pendekatan terstruktur ala militer dapat menjadi solusi efektif untuk menangani tingginya pelanggaran disiplin di kalangan pelajar.

Menurut Sarkowi, pendidikan yang mengedepankan ketegasan dan rutinitas teratur seperti di barak militer berpotensi membentuk karakter positif dan kemandirian remaja yang selama ini sulit diatur.

“Disiplin itu penting. Kadang anak baru berubah perilaku kalau ada aturan dan tekanan yang jelas,” ujar Sarkowi, Selasa (17/6/2025).

Politisi Golkar ini mencontohkan organisasi Pramuka yang telah berhasil menanamkan nilai tertib dan tanggung jawab sebagai gambaran bagaimana pola pembinaan disiplin dapat diterapkan.

Ia juga mengapresiasi kebiasaan sederhana di lingkungan militer, seperti ketepatan waktu, doa bersama, dan olahraga rutin, yang bisa menjadi fondasi karakter kuat bagi pelajar.

“Pola hidup barak sangat disiplin dan terstruktur, ini bagus untuk pembentukan karakter,” tambahnya.

Meski mendukung, Sarkowi mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar program tidak menimbulkan polemik. Sasaran peserta dan tujuan program harus jelas agar hasilnya maksimal.

“Harus ada prosedur dan evaluasi agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kaltim belum mengumumkan rencana resmi terkait penerapan model pendidikan disiplin bergaya militer ini, namun wacana tersebut dinilai layak dipertimbangkan sebagai langkah pembinaan karakter bagi pelajar bermasalah di daerah.(Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK