SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus sepenuhnya gratis, terutama bagi peserta BPJS.

Hal ini ia sampaikan dalam reses yang digelar di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Rabu (6/8/2025), merespons keluhan warga soal adanya pungutan biaya saat berobat.

Menurut Ahmad Yani, masih adanya laporan warga yang diminta membayar di rumah sakit atau puskesmas meski sudah memiliki BPJS adalah hal yang sangat disayangkan.

“Kalau sudah punya BPJS, apalagi cukup tunjukkan KTP, seharusnya sudah tidak ada pungutan. Kalau masih ada yang bayar, itu tidak benar,” ucapnya.

Ia menyatakan akan memanggil pihak Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas yang terbukti menarik biaya pelayanan dari pasien BPJS.

“Kami akan minta pertanggungjawaban. Tidak boleh ada warga yang merasa dipersulit saat mencari pengobatan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga membandingkan sistem layanan kesehatan di provinsi yang sudah gratis penuh.

Menurutnya, Kutai Kartanegara harus mampu memberikan layanan yang setara atau bahkan lebih baik.

“Kalau di provinsi bisa gratis, masa di Kukar masih ada yang bayar? Kita punya anggaran. Ini soal prioritas dan komitmen,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa semua jenis penyakit harus ditanggung oleh BPJS.

Jika ada penyakit yang tidak di-cover, maka pemerintah daerah harus hadir membantu pembiayaan melalui APBD.

“Penyakit apapun, ringan atau berat, tidak boleh ada pengecualian. Kalau perlu, kita tambahkan anggaran untuk mendukung BPJS,” katanya.

Bagi Ahmad Yani, kesehatan adalah hak dasar yang harus dilindungi. DPRD Kukar akan terus mengawal agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan berobat karena alasan biaya.

“Kita ingin sistem layanan kesehatan yang manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil,” pungkasnya. (Adv/fi)