SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik ganti rugi lahan terkait proyek pembangunan Jalan H Nusyirwan. 

Hingga kini, pembayaran ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk proyek tersebut masih menjadi keluhan warga.

“Warga merasa tanahnya belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Pengaduannya masih dalam proses,” ungkap Jahidin.

Keluhan masyarakat ini telah disampaikan DPRD Kaltim kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim. 

Saat ini, Dinas PUPR sedang memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kepemilikan tanah yang diajukan warga sebagai dasar tuntutan mereka.

“Dinas PUPR sedang memverifikasi dokumen dari warga. Kami berharap proses ini bisa selesai secepatnya agar tidak berlarut-larut,” lanjut Jahidin.

Selain itu, Dinas PUPR bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria telah mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik atas sengketa ini. 

Menurut Jahidin, langkah ini penting untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi tanpa menghambat proyek pembangunan.

“Jika dokumen kepemilikan warga sah dan sesuai aturan, pemerintah pasti akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Kami sudah berkoordinasi hingga ke Kementerian Agraria untuk mempercepat keputusan,” tegasnya.

Proyek Jalan H Nusyirwan yang menjadi bagian dari pembangunan Ring Road Samarinda diharapkan dapat mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. 

Namun, Jahidin mengakui bahwa polemik ini merupakan tantangan besar yang harus segera diselesaikan agar proyek strategis tidak terhenti di tengah jalan.

“Pemerintah harus memastikan pembangunan berjalan lancar sekaligus memenuhi hak-hak masyarakat. Ini penting untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas,” pungkasnya. (Adv)