SINTESANEWS.ID — Kesenjangan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kalimantan Timur menjadi perhatian serius bagi Apansyah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim.
Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Kutai Timur, Berau, dan Bontang, Apansyah menegaskan perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Kalau melihat kondisi infrastruktur dasar di Kutim, Berau, dan Bontang, masih banyak ketertinggalan. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah provinsi,” kata Apansyah saat ditemui usai rapat koordinasi, Jumat (23/5/2025).
Meski demikian, ia menyebut ada harapan dalam sektor konektivitas antarwilayah.
Salah satu proyek strategis yang tengah digarap adalah pembangunan jalur provinsi penghubung antara Kutai Timur dan Berau.
Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2026, yang akan menjadi tonggak penting dalam membuka akses ekonomi dan logistik kedua wilayah.
“Kalau berbicara jalur provinsi, insya Allah antara Kutim dan Berau pada 2026 kita pastikan terhubung. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Nibung yang ditargetkan selesai tahun ini,” ujarnya.
Jembatan Nibung sendiri menjadi infrastruktur kunci dalam rencana integrasi transportasi kawasan timur Kalimantan.
Dengan selesainya proyek tersebut, perjalanan darat antarwilayah yang selama ini terhambat medan sulit diharapkan dapat dipersingkat secara signifikan.
Namun, perhatian Apansyah tak hanya tertuju pada Kutai Timur. Ia juga menyinggung persoalan serupa yang terjadi di Berau dan Bontang.
Di Berau, masih banyak desa yang minim fasilitas jalan dan listrik. Sementara di Bontang, persoalan klasik seperti banjir akibat buruknya sistem drainase belum juga terselesaikan.
“Kalau kita berbicara Berau, ya sama juga, masih banyak infrastruktur yang tertinggal. Begitu juga dengan Bontang, di sana hari ini sering sekali terjadi banjir karena drainase yang tidak maksimal,” sebutnya.
Dalam forum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu, DPRD Kaltim, menurut Apansyah, telah menyuarakan pentingnya program normalisasi drainase di Bontang sebagai langkah konkret.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh bersifat parsial atau terfokus hanya pada kawasan tertentu seperti IKN, melainkan harus menyeluruh hingga ke daerah pinggiran dan penyangga.
“Kita ingin pembangunan itu adil, tidak hanya berpusat di satu titik. Wilayah seperti Kutim, Berau, dan Bontang juga punya potensi besar dan layak mendapat perhatian lebih,” pungkasnya.(Adv)
