SINTESANEWS.ID – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya menggelar sidang etik terhadap anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran berat. Langkah ini menegaskan komitmen lembaga dalam menjaga marwah dan integritas parlemen daerah.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan seluruh perangkat teknis, termasuk atribut resmi seperti toga sidang, telah disiapkan. Meski belum pernah digelar sebelumnya, sidang etik dipastikan menjadi opsi akhir jika mediasi tidak membuahkan hasil.
“BK bukan sekadar simbol. Kami siapkan toga sebagai penegas bahwa proses etik ini serius dan bermartabat,” ujar Subandi, Minggu (22/6/2025).
Selama ini, BK mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi dalam menangani dugaan pelanggaran etik oleh anggota dewan. Namun, menurut Subandi, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui jalur informal.
“Kalau pelanggarannya berat, menyangkut sumpah jabatan atau mencoreng nama baik lembaga, maka harus masuk ke proses sidang,” tegasnya.
Subandi menjelaskan bahwa BK memiliki kewenangan menyusun rekomendasi atas hasil sidang etik, yang kemudian diserahkan kepada fraksi masing-masing melalui pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Sanksi bukan diberikan langsung oleh BK, melainkan oleh mekanisme kelembagaan DPRD.
“BK adalah penjaga norma, bukan eksekutor sanksi. Tapi kami punya peran strategis untuk memastikan standar etika dijalankan,” jelasnya.
Pengadaan toga, menurutnya, juga bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pencitraan moral yang kuat—mirip dengan praktik di lembaga peradilan—agar proses etik memiliki bobot dan wibawa di mata publik dan internal dewan.
“Kalau kita ingin dihormati, kita harus mulai dari dalam. Etika itu pondasi kepercayaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Subandi mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif seluruh anggota dewan untuk menjaga integritas, karena kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sangat ditentukan oleh perilaku wakil rakyat itu sendiri.
“Kalau integritas anggota DPRD turun, maka citra lembaga ikut jatuh. BK bukan lembaga seremoni, tapi bagian dari sistem pengawasan internal,” pungkasnya.(Adv)
