SINTESANEWS.ID – Isu tambang bermasalah kembali mencuat di Kalimantan Timur. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendorong langkah tegas terhadap pelanggaran tambang yang dinilai semakin merugikan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Dalam pernyataannya, Salehuddin menyoroti dua persoalan utama: reklamasi pascatambang yang mangkrak serta penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang.
“Antara Kukar dan Balikpapan itu wilayah luas. Tapi pelanggaran seperti penggunaan jalan umum oleh tambang dan reklamasi yang tidak jalan masih terus terjadi. Ini harus disikapi serius,” ujarnya usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Senin 23 Juni 2025.
DPRD, kata Salehuddin, mendukung penuh langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dalam mengaudit perusahaan-perusahaan tambang yang diduga melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada tataran administratif.
“Instrumen kami terbatas. Tapi kami mendorong audit dan penindakan tetap dilakukan. Komitmen Pak Gubernur dan Kejati untuk mulai bertindak nyata patut diapresiasi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim melalui Panitia Khusus (Pansus) pertambangan sebelumnya telah menyerahkan berbagai rekomendasi kepada kementerian hingga KPK. Namun, ia menyayangkan minimnya tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut.
“Sudah banyak rekomendasi, tapi tidak ada hasil konkret. Aktivitas tambang ilegal masih jalan, dan ini terjadi di depan mata,” ujarnya dengan nada kecewa.
Salehuddin juga menyingkap adanya modus manipulatif berupa penggunaan izin pematangan lahan untuk menutupi praktik tambang ilegal. Ia menegaskan, pola semacam ini sudah bukan rahasia lagi dan tidak bisa ditoleransi.
“Modus seperti ini sudah terbaca. Kita butuh komitmen semua pihak agar aturan ditegakkan dan masyarakat tidak lagi jadi korban,” tambahnya.
Politisi asal Kukar itu berharap penegakan hukum tidak berhenti di wacana. Menurutnya, pelanggaran tambang yang dibiarkan terlalu lama bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan jangka panjang dan konflik sosial.
“Jumlah pelanggaran bisa ratusan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saat masyarakat dirugikan,” pungkasnya.(Adv)
