SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah pusat menyesuaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan karakteristik dan tantangan wilayah masing-masing. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai skema seragam berpotensi tidak efektif di daerah dengan kondisi geografis dan harga bahan pokok yang berbeda.

Andi Satya menegaskan, di wilayah seperti Kalimantan Timur, distribusi logistik yang sulit dan biaya kebutuhan pokok yang relatif tinggi harus menjadi pertimbangan utama agar program benar-benar tepat sasaran.

“Program ini sangat baik, tapi jika tidak adaptif dengan kondisi lokal, efektivitasnya bisa terhambat,” kata Andi Selasa (17/6/2025).

Ia mencontohkan perbedaan biaya pelaksanaan MBG dalam uji coba awal antarwilayah yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan penyesuaian anggaran dan metode pelaksanaan khusus, terutama bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Selain itu, Andi menekankan pentingnya koordinasi sinergis antara Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah untuk menyusun data penerima, pengadaan bahan makanan, serta pelibatan tenaga pelaksana agar tidak terjadi hambatan teknis maupun salah sasaran.

“Koordinasi antarlevel pemerintahan harus berjalan baik agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.

Tak hanya kuantitas, legislator Partai Gerindra ini juga mengingatkan aspek kualitas gizi menu makanan agar memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak usia sekolah.

“Tujuan utamanya adalah membentuk generasi sehat dan cerdas. Program ini harus berdampak nyata,” tegasnya.

Andi Satya berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program MBG di Kaltim dan daerah lain dapat berjalan maksimal sesuai konteks lokal.(Adv)