SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur mengusulkan pemerintah provinsi membuat aturan khusus untuk mengendalikan pelaksanaan wisuda pelajar agar tidak membebani biaya orang tua. Usulan ini muncul menyusul banyak keluhan terkait mahalnya biaya dan kemewahan dalam acara perpisahan sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengatakan wisuda seharusnya menjadi momen sederhana yang tidak menimbulkan tekanan finansial bagi keluarga.
“Wisuda tidak boleh jadi beban ekonomi. Tidak semua orang tua mampu mengikuti gaya hidup mahal saat acara tersebut,” kata Sarkowi, Senin (16/6/2025).
Politisi Golkar ini menyoroti kondisi di mana orang tua merasa terpaksa mengikuti biaya tinggi demi menjaga gengsi sosial, bahkan rela berutang.
Ia juga mengkritik penyelenggaraan acara wisuda yang kadang jauh dari nilai pendidikan, seperti adanya musik keras dan tarian tidak pantas yang viral di media sosial.
“Sayangnya, ada guru yang turut terlibat dalam hal-hal yang seharusnya tidak ada di acara wisuda,” ujarnya.
Sarkowi mendorong penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur batasan teknis pelaksanaan wisuda di berbagai jenjang pendidikan. Regulasi itu diharapkan bisa menjaga esensi pendidikan dan memastikan biaya tidak memberatkan orang tua.
“Pergub ini penting agar kegiatan wisuda sesuai aturan, transparan, dan tidak memaksa wali murid mengeluarkan biaya berlebihan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan komunikasi antara pihak sekolah dan komite sekolah dalam menentukan rencana dan anggaran wisuda.
“Harus ada kesepakatan bersama, bukan paksaan dari satu pihak,” pungkasnya.(Adv)
