SINTESANEWS.ID- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai menimbulkan efek domino di daerah. Di Kalimantan Timur (Kaltim), sektor perhotelan yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah kini menghadapi ancaman serius, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyatakan bahwa efisiensi yang menyasar pengurangan aktivitas pemerintah di hotel-hotel lokal berdampak langsung pada ekosistem ekonomi daerah. Ia menilai kebijakan tersebut terlalu menyeluruh tanpa mempertimbangkan ketahanan sektor jasa dan pariwisata di daerah.
“Kalau ini terus dibiarkan, akan banyak pekerja hotel yang dirumahkan. PAD dari jasa dan pariwisata, terutama di Balikpapan, juga ikut turun drastis,” kata Nurhadi saat dihubungi, Jumat (25/4/2025).
Hotel Lokal Bergantung pada Aktivitas Pemerintah
Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya kunjungan ke wilayah-wilayah strategis seperti kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang semula menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis.
Nurhadi mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi, atau setidaknya menyediakan skema alternatif agar kegiatan resmi tetap bisa diselenggarakan di hotel-hotel lokal tanpa melanggar batas pagu anggaran.
“Kalau tidak ada relaksasi atau solusi, perhotelan bisa kolaps, dan itu artinya PAD juga akan terus tergerus,” tegasnya.
IHGMA Kaltim: Hotel Kehilangan 70 Persen Market
Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, membenarkan bahwa kebijakan efisiensi telah memukul sektor perhotelan cukup keras. Ia menyebut, di Samarinda saja, hingga 70 persen segmen pasar hotel berasal dari kegiatan pemerintah.
“Efisiensi ini dampaknya sangat besar. Begitu anggaran pemerintah dipotong, okupansi langsung turun drastis,” ujarnya.
IHGMA bersama pelaku industri berharap ada dialog terbuka dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mencari jalan tengah, agar sektor jasa tetap hidup tanpa mengorbankan kebijakan fiskal nasional. (Adv)
