SINTESANEWS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk tidak mengabaikan peran strategis Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi dan etalase utama Benua Etam.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti minimnya perhatian Pemprov terhadap persoalan mendasar yang masih membelit kota ini, mulai dari banjir hingga stagnasi sektor UMKM.
Menurut Subandi, keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah kota membuat banyak program strategis tak bisa berjalan optimal. Ia menegaskan, jika Samarinda terus dibiarkan tertatih-tatih dalam membenahi masalah klasik seperti banjir dan infrastruktur jalan, maka wajah Kalimantan Timur secara keseluruhan juga akan tercoreng.
“Samarinda ini cerminan Kaltim. Tapi sayangnya, dukungan provinsi belum sepadan dengan peran strategis kota ini. Masalah banjir terus berulang, infrastruktur masih banyak yang rusak, dan pelaku usaha kecil juga belum mendapat sokongan maksimal,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Ia menyebut bahwa dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki APBD Kota Samarinda, mustahil membenahi berbagai persoalan besar tanpa intervensi anggaran dari tingkat provinsi.
“APBD kota tidak mampu menutup semua kebutuhan. Kalau mau Samarinda berkembang, maka Pemprov harus turun tangan, baik dalam bentuk bantuan keuangan khusus maupun program-program pembangunan strategis,” tegasnya.
Subandi juga menekankan pentingnya dukungan provinsi dalam pemberdayaan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurutnya, dengan penguatan UMKM, ketimpangan ekonomi bisa ditekan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
“UMKM jangan hanya jadi slogan. Perlu dukungan riil, terutama pembinaan dan akses pembiayaan. Ini juga harus jadi prioritas provinsi, karena dampaknya langsung ke warga,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Lebih jauh, Subandi menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendorong agar alokasi anggaran provinsi ke Samarinda lebih proporsional dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau bicara ibu kota, maka semua mata tertuju ke Samarinda. Jangan sampai kota ini jadi contoh buruk karena minim perhatian. Pemerintah provinsi harus hadir secara konkret,” tandasnya.
Dengan dorongan tersebut, DPRD berharap Pemprov Kaltim mulai menjadikan Samarinda sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar kota administratif yang dibiarkan menanggung beban sendiri.(Adv)
