SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah Kaltim, terutama di daerah terpencil dan pedalaman.
Ia menegaskan perlunya evaluasi sistem zonasi sekolah agar lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan infrastruktur pendidikan di daerah.
“Sistem zonasi perlu dikaji ulang, terutama bagi wilayah yang minim sekolah atau sulit dijangkau. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas harus menjadi prioritas, tidak boleh ada siswa yang tertinggal hanya karena faktor lokasi,” ujar Andi Satya, Kamis (24/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa sistem zonasi, yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan menghapus stigma sekolah favorit, justru kerap menyulitkan siswa di daerah dengan jumlah sekolah yang terbatas.
Hal ini diperparah dengan minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar di sejumlah kecamatan terpencil.
Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mencatat, hingga 2023 terdapat lebih dari 300 sekolah dasar dan menengah yang berada di kategori “terpencil dan sangat terpencil”, tersebar di kabupaten seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
Banyak di antaranya menghadapi tantangan infrastruktur, kekurangan guru, hingga akses jalan yang sulit.
“Di Mahakam Ulu misalnya, masih banyak sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet memadai. Sementara di sisi lain, sistem zonasi masih diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lokal,” tambahnya.
Andi mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemetaan zonasi berbasis wilayah prioritas layanan pendidikan, serta menyesuaikan kebijakan distribusi guru dan pembangunan sekolah dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kita tidak bisa menerapkan satu pola untuk semua. Pemerataan pendidikan butuh kebijakan yang fleksibel dan berpihak pada daerah yang tertinggal,” tegas politisi dari Partai Gerindra itu.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mendorong peningkatan anggaran untuk pembangunan sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta penguatan program afirmasi pendidikan bagi siswa di daerah terpencil. (Adv)
