SINTESANEWS.ID – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur untuk tahun 2026 dan Perubahan APBD 2025 mengalami perlambatan signifikan. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kaltim, yang mengaitkan perlambatan dengan anjloknya harga batu bara serta perubahan kebijakan fiskal nasional.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengatakan ketergantungan daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan membuat fiskal Kaltim rentan terhadap fluktuasi pasar global.

“APBD kita memang melambat penyusunannya, karena pendapatan dari tambang turun drastis akibat harga batu bara anjlok dan adanya Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memengaruhi dana transfer pusat ke daerah,” kata Sapto, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, ketergantungan ini membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang belanja daerah secara optimal.

“Inilah tantangan besar. Kita harus serius mengembangkan potensi PAD dari sektor lain agar struktur keuangan daerah lebih kuat dan stabil,” ujarnya.

Sapto juga menyampaikan keprihatinan atas ketidakpastian kontribusi skema participating interest (PI) sebesar 10 persen, yang semestinya menjadi sumber pendapatan baru daerah. Angka proyeksi PI tersebut dinilai masih perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam rapat pembahasan anggaran, Komisi II DPRD menekankan perlunya sistem perencanaan fiskal yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional agar pembangunan daerah tidak terganggu.

“Sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif harus dikembangkan sebagai diversifikasi pendapatan. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang,” tegas Sapto.

DPRD Kaltim berkomitmen mendorong kebijakan fiskal yang berbasis data akurat dan transparan demi menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mengoptimalkan sumber daya daerah.(Adv)