SINTESANEWS.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Syaiful Bahri menerangkan peran Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang merupakan implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018.

Ia menjelaskan bahwa Forum TJSP tersebut lahir didasari keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam rangka menunjang pembangunan Kukar yang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas.

“Tingkat kemiskinan masuk dalam bagian dari alasan kita bagaimana menyinergikan dengan perusahaan,” paparnya dalam audiensi bersama Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar, Selasa (14/6/2022).

Kata dia, disparitas pembangunan juga memerlukan percepatan kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertentu, misalnya dari Hulu, Pesisir dan Tengah yang perlu diintegrasikan dengan CSR juga menjadi bagian dari alasan Pemkab Kukar menerbitkan Perbup tersebut.

Ia menegaskan bahwa Perbup Nomor 12 Tahun 2018 hanya sebatas mengintegrasikan CSR perusahaan yang semula sudah berjalan, namun belum terintegrasi dengan pembangunan Kukar.

“Jangan dianggap bahwa Perbup ini menghadirkan CSR atau mewajibkan CSR itu. Tidak! Tapi kita hanya mengintegrasikan yang sudah ada,” imbuhnya.

Saiful juga menjelaskan laporan yang semula diminta Busur Kukar dalam aksi beberapa waktu lalu. Laporan yang dimaksud adalah laporan tentang program yang diintegrasikan.

Namun, dia mengaku bahwa proses pelaporan implementasi CSR dari sejumlah perusahaan belum berjalan secara optimal.

“Karena memang masalahnya adalah banyak kegiatan-kegiatan ini memang belum terkonsolidasi di forum dan juga di kami Bappeda,” sebutnya.

Ia mengklaim hal itu hanya masalah administrasi penyusunan laporan, tetapi secara substansial program tersebut sudah berjalan.

“Contoh BPJS. Kami datanya tidak punya, tapi Dinas Kesehatan punya. Besok hari Kamis kami mengundang BPJS untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan,” imbuh Saiful.

Dia melanjutkan, indikator keberhasilan forum bisa dilihat dari jumlah program yang telah terintegrasikan. Semakin banyak program pemerintah yang terintegrasi dengan CSR perusahaan, maka forum ini semakin bermanfaat bagi pembangunan Kukar.

Namun demikian, ia menegaskan, yang paling penting diutamakan dari kehadiran Perbup itu ialah capaian target pembangunan Kukar tidak hanya melalui anggaran Pemda, tetapi juga terintegrasi dengan CSR perusahaan.

Diketahui, Bappeda Kukar mengundang Busur Kukar dalam audiensi di Kantor Bappeda Kukar sebagai tindak lanjut dari aksi yang dilakukan massa dari Busur pada 6 Juni 2022.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Gugus Tugas Kukar Idaman (GTKI), dan sejumlah Pengurus Forum Komunikasi TJSP. (*)