SINTESANEWS.ID – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya terkait perizinan, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dampak lingkungan.
Kritik itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim yang digelar di Balikpapan, Jumat (16/5/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa sektor sawit memang menyumbang lapangan kerja dan produksi besar, namun belum sebanding dengan manfaat yang diterima daerah, khususnya dari sisi PAD dan keberlanjutan lingkungan.
“Sektor ini sangat besar, tapi kontribusinya ke kas daerah belum optimal. Kami ingin ada evaluasi menyeluruh, mulai dari perizinan, tata ruang, sampai dampak sosial dan lingkungan,” ujar Sabaruddin.
Berdasarkan data yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Andi Siddik, luas areal perkebunan di Kaltim mencapai 1,6 juta hektare, 90 persen di antaranya adalah kelapa sawit. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dikuasai perusahaan swasta (84 persen), sementara masyarakat hanya mengelola 15 persen.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang turut hadir dalam rapat, menyoroti adanya tumpang tindih lahan dan lemahnya tata kelola yang berdampak pada lingkungan hidup serta potensi konflik agraria. Ia juga menilai bahwa perizinan yang tidak tertib menjadi akar dari banyak persoalan.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberlanjutan. Banyak izin bermasalah, banyak lahan tumpang tindih, sementara daerah tidak mendapat manfaat maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Hasanuddin.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menambahkan bahwa penguatan pengawasan tidak bisa dilakukan sepihak. Ia mengusulkan agar Komisi II menggagas forum lintas mitra untuk mengawal hilirisasi industri sawit dan melibatkan Perusda agar daerah tidak hanya jadi penonton.
“Kita perlu duduk bersama dengan pelaku usaha, Perusda, dan akademisi untuk menyusun roadmap hilirisasi yang jelas dan pro-daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menyoroti pentingnya penyusunan matriks sektor perkebunan agar pengawasan dan perencanaan bisa lebih terukur dan berbasis data.
RDP ini diakhiri dengan komitmen Komisi II untuk mengawal kebijakan di sektor sawit melalui pokok-pokok pikiran DPRD serta mendorong regulasi yang lebih adil bagi daerah.(Adv)
