SINTESANEWS.ID – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah, terutama di tengah transformasi besar akibat kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pernyataan ini disampaikan Hasanuddin menyikapi dinamika pembangunan Kaltim yang semakin kompleks.
Menurutnya, DPRD Kaltim harus berada di garda terdepan dalam memastikan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fungsi DPRD tidak boleh dipersempit hanya sebagai pengawas atau pembuat perda. Kami memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan menyentuh masyarakat dan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Ia menyebut bahwa kehadiran IKN harus menjadi momentum bagi Kaltim untuk menata ulang arah pembangunan secara lebih inklusif dan berkeadilan.
Pembangunan, kata Hasanuddin, tidak boleh hanya berorientasi pada fisik atau estetika kota semata, tetapi harus menjawab isu-isu mendasar seperti ketimpangan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal.
“Jangan sampai masyarakat lokal jadi penonton. Pembangunan IKN harus dibarengi dengan penguatan wilayah penyangga, termasuk peningkatan kapasitas SDM, ekonomi kerakyatan, dan pelayanan dasar,” tegasnya.
Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara DPRD, eksekutif, dan masyarakat agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sepihak.
Ia menyebut, keseimbangan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan menjadi tolok ukur keberhasilan jangka panjang.
“Kalau pembangunan hanya satu arah dan tidak melibatkan suara rakyat, itu berisiko menimbulkan ketimpangan baru. DPRD hadir untuk menjembatani agar pembangunan tidak kehilangan arah,” katanya.
Menutup pernyataannya, politisi Partai Golkar itu menegaskan komitmen DPRD Kaltim dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Ia menekankan bahwa masa depan Kalimantan Timur harus dibangun dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang terlihat megah, tapi yang bisa menjawab tantangan hari ini tanpa mengorbankan masa depan,” pungkasnya.(Adv)
